BERAU – Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Berau dalam lima tahun terakhir ternyata belum berbanding lurus dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRD Berau, Liliansyah.
Menurutnya lonjakan kunjungan tanpa diikuti peningkatan signifikan pada PAD menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sektor pariwisata. Ia menilai orientasi pembangunan pariwisata selama ini masih terlalu terfokus pada kuantitas kunjungan, sementara aspek pengelolaan pendapatan belum digarap maksimal.
“Ini tentu menjadi evaluasi ke depan agar pungutan retribusi memiliki mekanisme pengelolaan yang baik dan terukur,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, jumlah kunjungan wisatawan periode 2020–2025 terus menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025, total kunjungan tercatat mencapai 782.266 orang, terdiri atas 5.346 wisatawan mancanegara dan 776.920 wisatawan nusantara.
Namun peningkatan tersebut belum berdampak signifikan terhadap PAD. Dari 14 objek wisata yang dikelola, hanya empat destinasi yang tercatat memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah. Meski realisasi retribusi disebut melampaui target tahunan, nilainya dinilai masih relatif kecil dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun.
Liliansyah menyebut kondisi itu harus menjadi perhatian serius, terlebih sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan daerah yang diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi baru, menggantikan ketergantungan terhadap sektor pertambangan.
Ia menegaskan berkurangnya dukungan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan sekaligus peringatan bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ketergantungan yang selama ini terjadi harus mulai dikurangi dengan menggali potensi PAD secara optimal.
“Apalagi ketergantungan dengan bantuan pusat sudah mulai berkurang. Kita memang dipaksa harus mandiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan destinasi wisata, mulai dari pembenahan infrastruktur dasar, sistem tiket dan retribusi, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan. Digitalisasi sistem pembayaran serta pengawasan yang lebih ketat dinilai penting untuk meminimalkan potensi kebocoran.
Selain itu, ia menilai perlu ada pemetaan ulang terhadap potensi masing-masing destinasi agar seluruh objek wisata yang ada bisa memberikan kontribusi nyata, bukan hanya bergantung pada segelintir lokasi populer.
“Kita harapkan terdapat perubahan yang baik tahun ini, mulai dari infrastruktur yang masih bermasalah hingga penarikan retribusi yang belum maksimal,” tandasnya.
Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, DPRD Berau berharap momentum itu dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat struktur pendapatan daerah. Tanpa pembenahan tata kelola yang serius, lonjakan wisatawan dikhawatirkan hanya menjadi angka statistik tanpa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal Kabupaten Berau. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
