SAMARINDA – Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sempat memicu perhatian nasional menjadi salah satu ujian awal bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud–Seno Aji. Di tengah sorotan publik itu, sikap partai politik di daerah ikut menjadi perhatian.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai satu tahun awal kepemimpinan Rudy–Seno masih menyisakan banyak catatan yang perlu diperbaiki, meski sejumlah program dinilai memiliki arah yang baik.
Hal itu disampaikan Ananda saat diwawancarai di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim di Samarinda, Rabu (4/3/2026).
“Program-programnya bagus, tapi banyak yang harus diperbaiki,” kata Nanda.
Menurutnya evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tidak bisa hanya bertumpu pada persepsi semata, melainkan harus dilihat melalui indikator yang terukur.
Ia menyebut sejumlah indikator penting seperti tingkat kemiskinan, kondisi perekonomian daerah, hingga angka stunting sebagai parameter untuk menilai keberhasilan program pemerintah.
“Kalau mau memberikan penilaian ya kita harus lihat angka-angka. Tingkat kemiskinan bagaimana, perekonomiannya bagaimana, dan stuntingnya bagaimana,” ujarnya.
Meski begitu, Ananda menegaskan masa satu tahun pemerintahan masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir. Ia menilai yang dibutuhkan saat ini adalah proses pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar program yang dijalankan dapat berjalan lebih efektif.
“Baru satu tahun, harus dilakukan evaluasi. Terus juga pemerintah perlu lebih banyak mendengar saran, masukan, dan kritik supaya bisa lebih bagus lagi,” katanya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
