BONTANG – Penambahan kenaikan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi solar di SPBN Tanjung Limau siap diperjuangkan oleh DPRD Bontang melalui Komisi II. Hal ini pun ditegaskan Ketua Komisi II Rustam, jika pihaknya siap merealisasikannya, namun dengan catatan yakni tidak ada lagi masalah ke depannya.
Menurutnya pasca islah antara PT Bontang Karya Utamindo (BKU) dan PT Bontang Surya Utama (BSU) beberapa waktu lalu, saat ini kuota solar subsidi di SPBN Tanjung Limau hanya dijatah 240 kiloliter oleh Pertamina. Hal itu karena kondisi pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
Nah, ditambahkan Rustam, nelayan dianggap jarang melaut, sehingga kuota dikurangi. Yang awalnya 300 kiloliter dikurangi 60 kiloliter menjadi 240 kiloliter.
“Saya akan perjuangkan agar kembali mendapat jatah 300 kiloliter. Setidaknya di bawah-bawah angka tersebut,” ujarnya saat diwawancara awak media.
Namun begitu upaya memperjuangkan peningkatan kuota tersebut akan tergantung pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (DKP3) sebagai leading sektornya.
Menurutnya, DKP3 yang paling mengerti berapa jumlah kuota yang dibutuhkan oleh nelayan Bontang. Selain itu juga memahami terkait regulasi nelayan kategori seperti apa, yang bisa mendapatkan solar subsidi. Pihaknya akan berjuang berdasarkan pada rekomendasi DKP3.
“Tapi ingat! saya akan perjuangkan kalau tidak ada masalah lagi di SPBN Tanjung Limau di masa mendatang,” tegasnya.(Rm/Adv)
