SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur mengingatkan potensi berkurangnya bahkan hilangnya Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi daerah pada tahun anggaran mendatang. Hal itu menjadi salah satu kekhawatiran utama dalam pembahasan awal kamus usulan Pokir yang saat ini masih dalam tahap penyusunan program.
Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut kondisi fiskal ke depan berpotensi semakin ketat, terutama apabila kebijakan efisiensi anggaran masih berlanjut hingga beberapa tahun mendatang.
“Tidak menutup kemungkinan efisiensi anggaran ini masih akan melanda sampai 2027. Ini tentu akan sangat berdampak,” ujar Baba saat diwawancarai, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya dari sekitar 160 usulan Pokir yang sedang dihimpun, sebagian program berpotensi terdampak karena keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah. Terlebih beberapa kewenangan sektor tertentu sudah ditarik ke pemerintah pusat sehingga tidak lagi masuk dalam perencanaan daerah.
Baba mencontohkan sektor pertanian yang sebagian kewenangannya, termasuk pupuk dan sarana prasarana kini tidak lagi menjadi domain pemerintah provinsi.
“Yang berkaitan dengan pupuk dan sarana prasarana pertanian itu sudah di luar. Jadi dari 160 usulan itu kita sudah keluarkan yang bukan kewenangan daerah,” jelasnya.
Meski begitu, Pansus Pokir tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi termasuk dengan Gubernur Kaltim, terkait arah kebijakan anggaran yang akan diambil.
Dalam pembahasan sementara, pemerintah provinsi disebut ingin memfokuskan pembiayaan pada program prioritas yang menjadi tanggung jawab utama daerah. Kebijakan itu berpotensi mempengaruhi skema Bankeu yang selama ini menjadi sumber dukungan pembangunan bagi kabupaten dan kota.
“Pak Gubernur menyampaikan agar kita fokus dulu pada pembiayaan prioritas yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” kata Baba.
Namun hingga saat ini Pansus Pokir belum membahas besaran anggaran secara rinci. Seluruh usulan yang dibahas masih sebatas daftar program atau kamus usulan, belum masuk pada tahap penghitungan nilai anggaran.
“Untuk angkanya belum ada. Ini masih sebatas program, baru kamus usulan saja,” tegasnya.
Kondisi itu membuat DPRD Kaltim memperkirakan sejumlah daerah berpotensi kehilangan dukungan Bankeu apabila kemampuan fiskal provinsi semakin terbatas di masa mendatang.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
