BERAU – Lambatnya penanganan abrasi di Pulau Derawan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mempertanyakan belum terealisasinya program penanganan abrasi yang sebelumnya disebut telah memiliki alokasi anggaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut, Saga menilai persoalan abrasi yang menjadi ancaman serius bagi Pulau Derawan seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih cepat dari pemerintah daerah.
Ia mengaku heran karena hingga saat ini belum terlihat adanya kegiatan penanganan abrasi di lapangan, padahal sebelumnya pemerintah daerah telah menyampaikan terkait anggaran untuk program tersebut telah tersedia.
“Saat kunjungan sebelumnya, anggaran untuk penanganan abrasi sudah ada disiapkan, namun hingga saat ini belum bisa dilaksanakan. Pemerintah harus menjawab permasalahan ini agar abrasi bisa tertangani,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Menurut Saga, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Pulau Derawan merupakan salah satu kawasan wisata unggulan Kabupaten Berau yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap abrasi pantai.
Apabila tidak segera ditangani, abrasi yang terus terjadi dikhawatirkan tidak hanya merusak garis pantai, tetapi berdampak lebih luas terhadap keberlanjutan pulau tersebut, termasuk mengancam ketersediaan sumber air tawar bagi masyarakat setempat.
“Yang kita khawatirkan kalau abrasi terus terjadi, pulau bisa mengalami pergeseran. Kalau itu terjadi, sumber air tawar bisa jebol oleh air laut,” tegasnya.
Selain menyoroti lambatnya realisasi program, Saga mempertanyakan kejelasan alokasi anggaran penanganan abrasi pada tahun anggaran 2026.
Ia mengaku menerima informasi mengenai dana untuk program tersebut justru tidak lagi tercantum dalam perencanaan pembangunan tahun berjalan.
Padahal sebelumnya, menurutnya pemerintah daerah telah menyampaikan kepada masyarakat penanganan abrasi di Pulau Derawan akan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Yang saya sesalkan, sebelumnya disampaikan ada anggaran. Tapi sekarang justru tidak ada di 2026. Ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan pesisir dan kepulauan, Saga menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat agar benar-benar direalisasikan.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah terkait, sehingga program penanganan abrasi tidak terus tertunda dan dapat segera dilaksanakan.
“Saya menyampaikan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Program yang sudah direncanakan harus bisa direalisasikan,” ujarnya.
Saga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dalam menangani abrasi di Pulau Derawan. Menurutnya penanganan yang cepat dan terencana sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pulau, sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir tersebut.
“Pulau Derawan ini bukan hanya kawasan wisata, tetapi juga tempat tinggal masyarakat. Jadi penanganannya harus benar-benar menjadi perhatian bersama,” jelasnya. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
