BERAU – Kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diberlakukan pada tahun 2026 menjadi perhatian serius berbagai pihak di Kabupaten Berau, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif.
Kondisi tersebut dinilai menuntut seluruh sektor pemerintahan untuk mampu beradaptasi dengan keterbatasan anggaran secara lebih efektif, terukur, dan inovatif.
Berbagai saran dan masukan mulai bermunculan, terutama terkait upaya memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat kampung agar tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, menegaskan pemerintah kampung perlu mulai mengubah pola pikir dalam mengelola pembangunan dan ekonomi wilayahnya.
Menurutnya kampung memiliki peluang besar untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan asli kampung.
Ia mengingatkan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah tidak bisa terus menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, kreativitas dan inovasi dari pemerintah kampung sangat dibutuhkan untuk membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Pemerintah kampung jangan hanya bergantung pada dana dari pemerintah daerah. Mereka harus mulai berpikir lebih kreatif dan inovatif untuk mencari potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di wilayahnya,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Suriansyah secara khusus menyoroti peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang dinilai masih belum dimaksimalkan secara optimal di banyak wilayah. Padahal, menurutnya BUMK merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi kampung, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“BUMK ini ‘kan membuat kampung jadinya memiliki anggaran sendiri. Jadi kami mendukung pengelolaannya selama tidak melanggar aturan yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan keberadaan BUMK sebenarnya sudah menjadi modal awal yang cukup kuat bagi kampung-kampung di Berau untuk membangun kemandirian ekonomi. Hampir seluruh kampung telah memiliki badan usaha tersebut, sehingga yang diperlukan saat ini adalah pengelolaan yang lebih profesional dan terarah.
“Apalagi semua kampung sudah punya BUMK-nya. Ini sebenarnya modal yang sangat baik bagi kampung. Tinggal bagaimana pengelolaannya diatur dengan baik agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Politisi Partai Hanura itu menilai Kabupaten Berau memiliki banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua sektor yang menurutnya memiliki prospek besar untuk dikembangkan adalah pariwisata dan Usaha Mikro, Mecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan kekayaan alam yang dimiliki, kampung-kampung di Berau dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat maupun produk UMKM lokal yang bernilai ekonomi.
Suriansyah berharap pemerintah kampung dapat segera melakukan pemetaan potensi di wilayah masing-masing, kemudian mengembangkan unit usaha yang berkelanjutan melalui BUMK. Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat perekonomian kampung sekaligus mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.
“Ini memang fondasi Berau sudah ada. Kalau daerah lain masih mencari potensi, kita sebenarnya sudah punya. Tinggal bagaimana dikembangkan dengan baik,” katanya.
Dirinya menambahkan kampung yang mampu mengelola potensi pariwisata secara serius dan profesional memiliki peluang besar untuk berkembang lebih pesat di masa depan.
“Kampung yang punya potensi pariwisata dan mengelolanya dengan baik pasti akan maju dan berkembang,” tandasnya. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
