BERAU – Anggota DPRD Berau, Frans Lewi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk meninjau ulang pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan, khususnya di wilayah pesisir yang berada di sekitar kawasan perusahaan kelapa sawit.
Permintaan itu disampaikan menyusul banyaknya laporan terkait kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai sudah tidak memadai, terutama Ruang Kelas Belajar (RKB) yang tidak mampu menampung jumlah peserta didik yang terus meningkat.
“Ini perlu dilihat kembali. Saya mendapat informasi seperti di Tembudan, Kecamatan Batu Putih, ada keluhan terkait keterbatasan ruang belajar,” ungkapnya, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya lonjakan jumlah penduduk di wilayah pesisir tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas perusahaan yang menarik banyak tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi itu berdampak langsung pada bertambahnya jumlah anak usia sekolah, sementara kapasitas sekolah tidak mengalami penyesuaian yang signifikan.
“Pertambahan penduduk ini sejalan dengan bertambahnya pekerja di perusahaan. Otomatis jumlah siswa juga meningkat, tapi fasilitasnya tidak ikut berkembang,” jelasnya.
Frans menilai apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada kualitas proses belajar mengajar. Ia mengkhawatirkan siswa harus belajar dalam kondisi yang tidak layak, seperti ruang kelas yang terlalu padat atau bahkan keterbatasan fasilitas dasar pendidikan.
“Kasihan kalau anak-anak kita tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Ini bisa memengaruhi kualitas pendidikan mereka ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan persoalan serupa terjadi di wilayah lain, seperti di Kecamatan Biatan. Beberapa sekolah, khususnya yang berstatus SD filial, mengalami keterbatasan ruang belajar akibat peningkatan jumlah siswa yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Ini bukan masalah baru. Di Biatan juga ada SD filial yang mengalami hal serupa. Artinya, ini persoalan yang harus disikapi secara serius dan menyeluruh,” terangnya.
Frans mendorong Pemkab Berau, melalui Dinas Pendidikan (Disdik), untuk tidak hanya menerima laporan, tetapi turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi kondisi nyata di sekolah-sekolah wilayah pesisir.
Menurutnya langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kami berharap Disdik tidak menutup mata. Harus ada pengecekan langsung, sehingga bisa diketahui kebutuhan riil di masing-masing sekolah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pesisir. Menurutnya seluruh anak di Kabupaten Berau berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa adanya kesenjangan.
“Jangan sampai perhatian hanya terpusat di wilayah kota. Sekolah-sekolah di pesisir juga harus mendapatkan perhatian yang sama,” sebutnya. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
