SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pendidikan atau Gratispol dengan memperkuat sosialisasi di lingkungan kampus.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengatakan pihaknya baru saja menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan perguruan tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya meski sudah terdapat tim Satgas dan media center di masing-masing kampus, peran keduanya dinilai belum berjalan maksimal.
“Karena itu, kami mendorong kampus agar lebih aktif menjadi pusat informasi bagi mahasiswa terkait program Gratispol,” ujarnya Selasa, (7/4/2026).
Pemprov Kaltim meminta kampus mengaktifkan nomor hotline sebagai saluran informasi resmi bagi mahasiswa. Selain itu, konsep tutor sebaya akan dikembangkan, di mana mahasiswa turut berperan dalam menyebarkan informasi kepada sesama mahasiswa.
“Harapannya program ini benar-benar membumi, sehingga seluruh mahasiswa memahami hak dan mekanisme yang ada,” jelas Dasmiah.
Selain penguatan sosialisasi, Pemprov Kaltim melakukan penyisiran ulang data penerima untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang memenuhi syarat namun belum mendapatkan bantuan.
“Kami ingin tidak ada yang tertinggal. Semua yang memenuhi kriteria harus terakomodasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov tetap menerapkan batasan masa studi sebagai bagian dari pengendalian program. Mahasiswa yang melewati batas semester tertentu tidak lagi mendapatkan bantuan.
“Ini penting karena program ini menggunakan anggaran negara, sehingga harus ada aturan yang jelas,” kata Dasmiah.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
