Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang diagendakan pada 21 April mendatang menuai sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya dari kacamata akademisi. Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, menilai bahwa gelombang aksi tersebut merupakan bentuk sah dari ekspresi demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus menjadi indikator nyata merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalimantan Timur.
Menurut Saipul, gerakan massa ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh rentetan kebijakan kontroversial belakangan ini yang dinilai mengabaikan prinsip good governance. Beberapa isu utama yang menjadi pemantik kekecewaan publik antara lain adalah polemik rencana pembelian mobil dinas mewah, pembentukan tim transisi dengan jumlah anggota dan honor fantastis, renovasi rumah jabatan bernilai puluhan miliar, hingga dugaan menguatnya praktik dinasti politik. Lebih jauh, ia juga mengkritik keras fungsi pengawasan DPRD Kaltim yang dinilai tidak optimal dalam membendung kebijakan-kebijakan eksekutif yang memicu kontroversi di ruang publik tersebut.
Pembaca Setia Radar Media!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Media? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
👉 https://koran.radarmedia.id
📱 https://digital.radarmedia.id/rm15apr2026/mobile/
Radar Media – Aktual, Cepat, dan Terpercaya.
