SAMARINDA – Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Samarinda yang semula dijadwalkan pada Sabtu, 18 April 2026, dipastikan mengalami penundaan.
Keputusan tersebut diambil panitia penyelenggara dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang dinilai kurang kondusif menjelang aksi besar pada 21 April mendatang.
Sekretaris Steering Committee (SC) Musda Golkar Samarinda, Ari Wibowo, menegaskan penundaan tersebut murni didasarkan pada situasi keamanan dan bukan karena dinamika internal partai.
“Situasi Kaltim hari ini kan ada rencana demo tanggal 21. Kami khawatir itu nanti berdampak ke kegiatan kami,” ujar Ari saat diwawancarai melalui sambungan WhatsApp, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya panitia memilih untuk tidak mengambil risiko dengan tetap menggelar agenda besar di tengah potensi meningkatnya tensi di lapangan.
“Ini murni karena situasi. Kami menjaga kondisi supaya tetap kondusif. Jadi lebih baik digeser dulu sampai keadaan lebih tenang,” tegasnya.
Ari memastikan penundaan tersebut bukan pembatalan, melainkan hanya penggeseran jadwal. Sejumlah persiapan teknis yang sebelumnya telah dilakukan, seperti pemesanan tempat, disebut masih dapat disesuaikan.
“Kalau diundur kan karena waktu saja. Kalau dibatalkan itu yang repot. Ini hanya penyesuaian karena kondisi di luar prediksi,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menepis adanya spekulasi terkait konflik internal atau kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut. Ia menegaskan seluruh calon tetap solid dan tidak terpengaruh oleh penundaan ini.
“Calon-calon tetap solid. Tidak ada isu apa-apa. Ini murni karena kita melihat perkembangan situasi hari ini,” katanya.
Terkait jadwal baru, Ari menyebut pihak panitia masih menunggu arahan resmi dari DPD I Partai Golkar Kalimantan Timur.
“Kami masih menunggu surat dari DPD I. Nanti kami ajukan kembali untuk penjadwalan ulang,” sebutnya.
Dengan penundaan tersebut, panitia berharap pelaksanaan Musda ke depan dapat berlangsung lebih tenang dan tidak terseret dinamika eksternal yang berpotensi mempengaruhi jalannya agenda politik tersebut.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
