TENGGARONG – Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam tiga tahun terakhir menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mulai menyiapkan strategi bertahan agar program tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Data menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Dari Rp14,3 triliun pada 2024, APBD Kukar turun menjadi Rp11,1 triliun pada 2025, lalu kembali merosot ke Rp7,16 triliun pada 2026. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui situasi tersebut menjadi tantangan besar. Namun ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pembangunan terhenti.
“Ini menjadi tantangan besar, tapi kita sudah siapkan langkah-langkah agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (21/4/2026).
Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah mengubah pola pembangunan yang selama ini bergantung pada APBD. Pemerintah daerah mulai mendorong kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix.
Dalam skema itu, keterlibatan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi dari dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Pendekatan itu akan diterapkan secara spesifik di setiap kecamatan melalui sistem klaster.
Dengan pola tersebut, pembangunan tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah, melainkan dilakukan secara bersama-sama.
“Kita akan meng-cluster di masing-masing kecamatan, melibatkan badan usaha dan tokoh masyarakat,” sebutnya.
Selain mengubah pola pembangunan, Pemkab Kukar menyiapkan langkah untuk memperkuat pendapatan daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus utama.
Sejumlah sektor yang didorong antara lain pendapatan dari air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta penguatan bisnis melalui perusahaan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah penurunan APBD yang cukup tajam.
Menurut Aulia, peningkatan pendapatan daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian, khususnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
“Kalau bisa berdampak ke PDRB, itu langsung berkontribusi ke daerah,” tuturnya.
Ia menambahkan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Perputaran ekonomi yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga pembangunan tetap berjalan. Penyesuaian strategi menjadi kunci agar program prioritas tidak terhenti.
Dengan kombinasi kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendapatan daerah, Pemkab Kukar berharap mampu menghadapi tekanan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
“Ketika pendapatan masyarakat meningkat, perputaran ekonomi akan tumbuh,” jelas Aulia.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
