TENGGARONG – Ramainya informasi soal pengunduran diri Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kutai Kartanegara (Kukar) karena ditempatkan jauh dari domisili tidak terjadi di sektor tenaga pengajar atau guru.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar memastikan hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait guru yang mengundurkan diri.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menegaskan kabar adanya puluhan tenaga PPPK mundur tidak menyasar tenaga pendidik.
Ia menyebut data resmi yang masuk belum menunjukkan adanya guru yang mengajukan pengunduran diri dalam beberapa tahun terakhir.
“Belum ada yang tercatat mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Penegasan itu sekaligus meluruskan persepsi publik yang berkembang. Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan adanya sekitar 20 tenaga PPPK mengundurkan diri. Namun menurut Pujianto, hal tersebut lebih mungkin terjadi pada tenaga non guru.
Ia menjelaskan fenomena pengunduran diri lebih berpotensi terjadi pada tenaga administrasi. Hal ini berkaitan dengan sistem penempatan yang tidak berbasis pilihan individu.
Penempatan tenaga administrasi dilakukan melalui sistem yang mengharuskan mereka menerima lokasi kerja yang ditentukan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini tidak sesuai dengan harapan sehingga memengaruhi kesiapan fisik maupun mental.
“Kemungkinan besar itu terjadi pada tenaga administrasi,” sebutnya.
Ia menambahkan berbeda dengan guru, tenaga pendidik umumnya sudah memilih lokasi penempatan sejak awal. Hal tersebutvmembuat kesiapan mereka secara mental lebih baik saat mulai bertugas.
Sementara itu, untuk tenaga administrasi di lingkungan Disdikbud sendiri, Pujianto mengaku belum melihat adanya data rinci terkait pengunduran diri. Namun laporan yang masuk sejauh ini belum menunjukkan angka yang signifikan.
Di sisi lain, Disdikbud Kukar masih menghadapi kebutuhan tenaga pendidik yang cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi gelombang pensiun guru yang cukup signifikan.
Selain faktor pensiun, ada tenaga pendidik yang meninggal dunia. Kondisi itu membuat kebutuhan guru baru terus muncul setiap tahun.
Pemerintah daerah saat ini masih melakukan inventarisasi kebutuhan tenaga pendidik untuk memastikan distribusi yang lebih optimal ke seluruh sekolah.
Selain itu, proses pemetaan tengah dilakukan untuk menghindari penumpukan guru di satu wilayah dan kekurangan di wilayah lain.
“Setiap tahun tetap diperlukan tenaga baru untuk mengisi kekosongan tersebut,” tegasnya.
Ia berharap dengan pemetaan yang sedang berjalan, distribusi tenaga pendidik di Kukar ke depan bisa lebih merata dan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
“Masih dalam proses inventarisasi kebutuhan,” sebutnya.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
