PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) datang ke Balikpapan dengan janji besar: memperbaiki kualitas gizi siswa, menekan ketimpangan akses pangan, dan menyiapkan generasi sehat sejak bangku sekolah.
Di atas kertas, program prioritas nasional ini tampak nyaris sempurna. Pemerintah pusat menyiapkan anggaran jumbo. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan. Sekolah-sekolah menyambut. Ribuan siswa mulai menerima paket makanan setiap hari.
Namun setelah euforia peluncuran mereda, fakta lapangan justru menunjukkan hal berbeda.
Balikpapan kini menghadapi satu ironi besar. Program makan gratis yang dirancang untuk menyehatkan anak-anak tersendat bukan karena kekurangan bahan makanan, melainkan karena dapur-dapur penyedianya belum siap mengelola air cucian dan sisa limbah produksi.
Sebanyak 18 dari 21 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Balikpapan dihentikan sementara operasionalnya sejak 31 Maret 2026 setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan belum terpenuhinya standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Artinya, hampir seluruh mesin utama distribusi MBG di kota ini lumpuh. Dan dari situ, satu pertanyaan tak terhindarkan muncul. Apakah MBG di Balikpapan sejak awal memang diluncurkan dalam kondisi belum benar-benar siap?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Irfan Taufik, menegaskan komitmen daerah yang sangat siap mendukung program kerja Presiden tersebut.
“Kami siap menjalankan program ini, baik dari sisi sekolah maupun koordinasi teknis di lapangan,” ujarnya.
Namun, realitas yang ada di lapangan diakui tak semulus rencana. Penyebabnya bukan hal sepele. IPAL yang belum memenuhi standar.
Kepala Disdikbud Balikpapan pun mengakui persoalan tersebut. “SPPG diminta menyelesaikan IPAL terlebih dahulu. Selama itu belum terpenuhi, operasional dihentikan sementara,” jelasnya.
Penghentian ini memicu pertanyaan besar soal kesiapan awal program. Bagaimana mungkin program berskala besar berjalan, sementara aspek dasar seperti pengelolaan limbah belum tuntas?
Merespon hal tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, tidak menampik bahwa keputusan tersebut datang dari pemerintah pusat.
“Kita mengikuti saja keputusan pusat, karena ini bagian dari evaluasi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengklaim adanya perkembangan signifikan. Jumlah dapur MBG disebut bertambah, dan cakupan penerima manfaat terus meluas hingga puluhan ribu siswa. Namun, perluasan ini justru dinilai sebagian pihak berisiko jika tidak diiringi pengawasan ketat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, Alwiati, menekankan pentingnya kontrol kualitas.
“Penambahan dapur harus diikuti pengawasan agar distribusi tetap aman dan memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.
Koordinator regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Timur, Binti Maulina Putri, menegaskan bahwa MBG tetap menjadi program strategis nasional.
“Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ujarnya.
Meski demikian, kritik terhadap program ini terus menguat. Sejumlah pengamat menilai MBG di Balikpapan terlalu cepat diperluas tanpa memastikan kesiapan teknis di semua lini.
Persoalan IPAL menjadi indikator bahwa aspek dasar sanitasi belum sepenuhnya menjadi prioritas sejak awal.
Kini, MBG di Balikpapan berada di persimpangan: melanjutkan ekspansi dengan risiko masalah berulang, atau melakukan pembenahan menyeluruh yang mungkin memperlambat target.
Yang jelas, di balik piring makan gratis yang diterima siswa setiap hari, tersimpan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan, tetapi juga aman, berkelanjutan, dan benar-benar memberi dampak nyata. (MK)
