DI BALIK pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di sejumlah sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar), satu fakta mencuat bahwa sekolah ternyata hanya berperan sebagai penerima dan pembagi makanan. Tidak ada ruang bagi satuan pendidikan untuk menentukan menu, mengatur jadwal teknis, hingga memastikan kualitas makanan yang dikonsumsi siswa. Peran sekolah praktis sebatas menjadi titik distribusi terakhir.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, menegaskan bahwa seluruh proses penyediaan makanan sepenuhnya berada di tangan pihak penyelenggara MBG. Sekolah hanya menerima kiriman, membagikannya kepada siswa, lalu mengumpulkan kembali wadah makanan setelah selesai digunakan.
“Kalau sekolah itu hanya menerima, kemudian membagikan kepada anak-anak, lalu mengumpulkan kembali omprengnya. Sebatas itu,”ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sekolah tidak memiliki kontrol langsung terhadap aspek paling krusial dalam program, terutama ketepatan distribusi, kecocokan menu, hingga efektivitas konsumsi di lapangan. Padahal, sekolah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan siswa setiap hari.
Distribusi Jadi Titik Rawan
Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kukar mengakui masih terdapat potensi persoalan pada rantai distribusi makanan. Jadwal pengantaran yang hanya memiliki rentang waktu sempit, antara pukul 09.00 hingga 10.00 Wita, membuat keterlambatan sangat mungkin terjadi.
Meski laporan keterlambatan belum tergolong masif, Pujianto mengakui kasus tersebut tetap muncul di sejumlah sekolah.
“Mereka punya batas waktu pengantaran. Jadi kalau ada keterlambatan ya dimungkinkan. Pengantaran antara jam 9 sampai 10, memang rentangnya di situ,” katanya.
Keterlambatan distribusi, meski hanya bergeser beberapa puluh menit, berpotensi langsung mengganggu aktivitas belajar mengajar. Sebab makanan idealnya tiba sebelum jam istirahat agar siswa dapat makan tanpa memotong waktu pembelajaran.
Jika makanan datang terlambat, sekolah harus menyesuaikan ulang jadwal, bahkan mengorbankan sebagian jam pelajaran.
“Seharusnya datang sebelum istirahat. Kalau datang setelah istirahat, pasti mengganggu,”tegas Pujianto.
Kondisi ini dinilai paling berdampak pada siswa kelas rendah di jenjang sekolah dasar yang memiliki jam belajar lebih pendek dan pulang lebih cepat.
Makanan Banyak Bersisa, Menu Tak Selalu Cocok
Persoalan lain yang mulai terlihat adalah efektivitas konsumsi. Tidak semua makanan yang dibagikan habis dimakan siswa.
Menurut Pujianto, laporan yang masuk dari sejumlah sekolah menunjukkan cukup banyak makanan tersisa, terutama pada siswa kelas rendah.
Fenomena ini dipicu oleh dua hal, waktu pembagian yang berdekatan dengan jam makan pagi di rumah, serta durasi sekolah yang singkat sehingga anak-anak belum merasa lapar saat makanan datang.
“Anak-anak kelas rendah ini banyak bersisa. Mereka di rumah sudah makan, lalu di sekolah dapat MBG lagi, sementara jam 10 sudah pulang,”jelasnya.
Selain faktor waktu, kecocokan menu juga menjadi penentu. Selera anak-anak yang berbeda membuat tidak semua menu diterima dengan antusias.
Dengan kata lain, indikator keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari jumlah porsi yang sampai ke sekolah, tetapi juga dari seberapa besar makanan benar-benar dikonsumsi.
Ada Sekolah yang Merasa Lancar, Tapi Bergantung pada Respons Penyedia
Di sisi lain, sejumlah sekolah yang sudah menjadi sasaran MBG mengaku belum merasakan kendala berarti. Salah satunya SMP Negeri 3 Tenggarong.
Kepala SMP Negeri 3 Tenggarong, Sariani, menyebut distribusi di sekolahnya berjalan relatif tertib. Dengan jumlah penerima mencapai 988 siswa dan 58 guru, pihak sekolah meminta makanan dikirim sejak pukul 08.00 Wita agar pembagian selesai sebelum jam istirahat.
“Saat ini berjalan lancar, mereka tepat waktu. Kami minta jam 08.00 karena muridnya banyak, jadi sebelum istirahat sudah dibagikan,” ujarnya.
Sariani menilai kualitas makanan yang datang juga cukup baik, baik dari sisi rasa maupun porsi. Bahkan siswa disebut mulai antusias memberikan usulan menu.
Namun di balik penilaian positif itu, sekolah tetap berada pada posisi pasif. Semua kelancaran sangat bergantung pada respons dapur penyedia dan petugas distribusi.
Ketika ada kekurangan porsi, sekolah hanya bisa melapor dan menunggu penggantian.
“Pernah ada kurang satu, mereka langsung tanggap mengantar. Jadi memang pelayanan mereka yang menentukan,” katanya.
Situasi ini menegaskan bahwa sekolah bukan pengendali program, melainkan hanya penerima layanan.
Selanjutnya, masalah yang lebih besar justru berada pada aspek pemerataan. Disdikbud Kukar memastikan sekolah yang sudah masuk daftar sasaran memang menerima distribusi secara rutin. Namun jumlah sekolah penerima hingga kini masih terbatas. Artinya, pelaksanaan MBG di Kukar belum menjangkau seluruh siswa.
Masih banyak sekolah yang belum masuk kuota distribusi, sehingga manfaat program nasional tersebut belum dirasakan merata.
“Masih banyak sekolah yang sampai saat ini belum jadi sasaran MBG,” ungkap Pujianto.
Kondisi ini menimbulkan kesenjangan baru, di satu sisi ada sekolah yang setiap hari menerima lebih dari seribu porsi makanan, sementara di sisi lain masih banyak siswa Kukar yang belum tersentuh program serupa.
Keberhasilan Program Masih Ditentukan di Luar Sekolah
Fakta bahwa sekolah hanya menjadi titik distribusi menunjukkan keberhasilan MBG di Kukar belum sepenuhnya berada dalam kendali dunia pendidikan.
Sekolah memang menjadi etalase pelaksanaan, tetapi penentu utama justru berada di belakang layar: dapur penyedia, ketepatan logistik, kecocokan menu, serta kapasitas kuota.
Selama sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan teknis maupun evaluasi menu, MBG berisiko hanya dinilai sukses secara administratif karena makanan sampai namun belum tentu efektif dari sisi konsumsi, pembelajaran, dan pemerataan manfaat.
Program ini mungkin sudah berjalan. Tetapi di Kukar, sekolah masih sekadar menjadi tempat makanan diturunkan. (MK)
