PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang tampak berjalan dalam pengawalan berlapis. Dinas Kesehatan turun mengawasi dapur penyedia, Dinas Pendidikan memantau sekolah penerima, DPRD membuka kanal aduan masyarakat, sementara pihak sekolah dan orang tua ikut menjadi pengontrol harian terhadap makanan yang sampai ke tangan siswa.
Namun di balik skema pengawasan yang terlihat rapi itu, pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut belum sepenuhnya bebas dari catatan. Persoalan klasik seperti kualitas sayur yang sempat kurang segar, variasi menu yang monoton, keterlambatan distribusi, hingga ketidaksesuaian menu dengan selera anak-anak masih menjadi ujian nyata di lapangan.
Program yang dirancang sebagai intervensi strategis nasional untuk memperbaiki status gizi pelajar ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh satu pertanyaan mendasar, apakah makanan yang datang benar-benar layak, disukai, dan habis dimakan anak-anak?
Di sinilah Bontang sedang diuji. Dinas Kesehatan Kota Bontang menegaskan tidak ingin program ini berjalan sekadar formalitas distribusi. Setiap dapur SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene, tenaga sanitasi, tenaga gizi terlatih, hingga mekanisme penyimpanan sampel makanan selama 24 jam untuk kepentingan investigasi apabila terjadi dugaan gangguan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahtiar Mabe, bahkan memberi sinyal tegas bahwa dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan dapat dihentikan operasionalnya.
Pengawasan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam program berskala massal seperti MBG, dapur penyedia menjadi titik paling krusial karena kesalahan kecil pada sanitasi, pengolahan, atau distribusi dapat berdampak langsung pada ratusan anak dalam satu waktu.
Karena itu, pemerintah berusaha menutup celah sejak dari hulu, dapur, tenaga pengolah, kualitas bahan baku, hingga sampel makanan. Tetapi pengawasan teknis rupanya belum otomatis menjawab seluruh persoalan di hilir.
Di lingkungan sekolah penerima manfaat, tantangan yang muncul justru lebih kompleks dan bersifat praktis. SD Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang, misalnya, mengakui koordinasi dengan penyedia MBG berjalan intens. Data mengenai siswa yang memiliki alergi, kebutuhan khusus, hingga evaluasi menu rutin disampaikan kepada petugas SPPG.
Meski demikian, sekolah tetap sempat menghadapi fase adaptasi yang tidak mudah.
Pada awal pelaksanaan, guru-guru lebih dulu harus mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa sebagai langkah antisipasi. Sejumlah keluhan muncul, mulai dari sayur yang dinilai kurang segar, lauk yang terasa monoton, hingga distribusi yang pernah terlambat sampai satu jam dari jadwal.
Keterlambatan itu mungkin terdengar sederhana di level administrasi. Namun di ruang kelas, konsekuensinya berbeda: siswa menunggu lapar, terutama mereka yang tidak membawa bekal dari rumah.
Fakta ini menunjukkan bahwa dalam program makan gratis, ketepatan waktu bukan urusan logistik semata, melainkan bagian dari kualitas pelayanan.
Persoalan lain yang lebih subtil tetapi menentukan adalah soal penerimaan anak terhadap menu. Tidak semua makanan bergizi otomatis disukai.
Menu seperti ayam tepung terbukti lebih mudah diterima siswa, sedangkan makanan yang dianggap asing seperti spageti atau olahan tahu tertentu justru sering tersisa. Beberapa anak bahkan memilih membagikan lauk yang tidak disukai kepada temannya.
Artinya, tantangan MBG bukan lagi sekadar memenuhi komposisi karbohidrat, protein, dan serat menurut hitungan ahli gizi, tetapi bagaimana komposisi itu dikemas dalam menu yang familier di lidah anak-anak.
Tanpa itu, tujuan pemenuhan gizi berisiko berhenti di meja makan sekolah karena makanan bergizi yang tidak disentuh tetap tidak memberi manfaat.
Suara serupa datang dari orang tua siswa. Mereka mengakui program ini sangat membantu, terutama bagi keluarga yang anaknya kerap tidak membawa bekal. Kualitas makanan dinilai cukup baik dan mencukupi kebutuhan harian. Namun konsistensi rasa, kesegaran sayur, tekstur lauk, dan variasi menu masih menjadi catatan berulang yang disampaikan anak-anak ketika pulang sekolah.
Di titik ini terlihat jelas bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak bisa hanya dilihat dari jumlah porsi yang dibagikan atau sekolah yang terlayani. Tolok ukur sesungguhnya adalah berapa banyak makanan yang benar-benar dimakan habis, disukai, dan memberi dampak pada pola konsumsi anak.
Sementara itu, DPRD Kota Bontang mengeklaim pengawasan politik terus dilakukan dengan membuka ruang aduan masyarakat dan menindaklanjuti jika ditemukan persoalan di lapangan. Sejumlah dapur yang belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bahkan disebut sempat ditutup sementara hingga melengkapi persyaratan.
Langkah ini menandakan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya melepas program nasional tersebut berjalan tanpa kontrol lokal.
Meski demikian, fakta bahwa masih ada dapur yang harus dibenahi, menu yang perlu dievaluasi, serta distribusi yang belum sepenuhnya stabil menunjukkan satu hal penting: MBG di Bontang memang sudah berjalan, tetapi belum selesai dibenahi.
Program ini kini memasuki fase yang lebih menentukan, yakni bukan lagi sekadar memastikan makanan sampai ke sekolah, melainkan memastikan makanan itu aman, tepat waktu, disukai, dan benar-benar menjadi solusi gizi. (MK)
