SAMARINDA – Permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, belum sepenuhnya meredakan kegelisahan publik. Di balik pernyataan tersebut, tersimpan keluhan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah daerah.
Bagi Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, persoalan itu tidak sesederhana angka dalam dokumen anggaran. Ia melihat ada nasib ribuan warga, nelayan, petani, peternak hingga pelaku UMKM yang ikut dipertaruhkan dalam setiap keputusan pemangkasan program.
Menurut politisi PAN itu, permintaan maaf tanpa diikuti perubahan arah kebijakan hanya akan menjadi formalitas belaka.
“Meminta maaf itu mudah. Tapi kalau tidak ada perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat, ya percuma,” ujar Bahar, Selasa (28/4/2026).
Sorotan utama Bahar tertuju pada hilangnya ratusan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim, khususnya 160 kamus susulan yang sebelumnya diharapkan menjadi jalur bantuan bagi sektor-sektor ekonomi akar rumput.
Baginya, istilah kamus bukan sekadar terminologi birokrasi, melainkan pintu masuk bagi bantuan nyata seperti alat tangkap nelayan, bibit peternakan, hingga dukungan bagi usaha kecil.
Ia mengingatkan bagaimana kelompok-kelompok ini pernah menjadi penopang ekonomi daerah saat pandemi Covid-19 melumpuhkan banyak sektor besar.
“Ketika ekonomi goyah, justru mereka yang bertahan. Tapi sekarang malah seperti disisihkan,” katanya.
Bahar menyinggung basis dukungan politik yang berasal dari kalangan masyarakat bawah. Ia mempertanyakan keberpihakan kebijakan jika kelompok tersebut justru tidak lagi mendapat ruang dalam program pemerintah.
“Nelayan, petani, peternak mereka ini bukan kelompok berpenghasilan tinggi. Ketika mereka berharap bantuan, malah jalurnya dihapus,” ucapnya.
Nada emosional tidak bisa disembunyikan saat ia bercerita tentang kampung halamannya di Desa Sebuntal, Marangkayu. Di sana masyarakat masih sangat bergantung pada peran wakil rakyat untuk menjembatani kebutuhan dasar.
Ia menilai apabila usulan DPRD dipangkas, maka yang terdampak bukan sekadar lembaga, melainkan langsung masyarakat yang diwakili.
“DPRD ini dipilih untuk menyuarakan kebutuhan rakyat. Kalau Pokir dipotong, yang terluka itu rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Bahar mengingatkan permintaan maaf gubernur akan diuji dalam pembahasan anggaran ke depan. Indikatornya, kata dia, sederhana yakni apakah anggaran masih memuat program-program yang menyentuh rakyat kecil atau justru diisi belanja yang tidak prioritas.
“Kalau anggaran mewah masih ada tapi bantuan nelayan hilang, di situlah ketidakadilannya,” ujarnya.
Ia menegaskan pengembalian 160 kamus susulan menjadi tolok ukur konkret komitmen pemerintah terhadap rakyat.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim mencatat hanya 39 usulan Pokir yang lolos dari total 160 yang diajukan. Proses seleksi disebut menggunakan pendekatan teknokratik berdasarkan rancangan awal RKPD 2027.
Prioritas pembangunan menurut Bappeda, difokuskan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimum di sektor sosial.
Namun bagi Bahar, pendekatan tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai di satu sisi minta maaf, tapi di sisi lain rakyat justru menangis karena kehilangan mata pencaharian,” jelas Bahar.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
