SAMARINDA – Tantangan mewujudkan swasembada pangan nasional kini mulai bergeser ke wilayah perkotaan. Hal itu menjadi topik utama dalam agenda resmi DPRD Kota Samarinda saat menerima Kunker Komisi B DPRD Kota Makassar terkait Sharing Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang mulai merambah ke wilayah kota dalam rangka mewujudkan swasembada pangan Nasional.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Samarinda tersebut menekankan pentingnya inovasi lahan di tengah padatnya pemukiman kota.
Lantaran seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah, penerimaan delegasi dari Sulawesi Selatan tersebut diwakili oleh Staf Ahli Komisi II, Misirah.
Meski bersifat koordinatif, diskusi berlangsung hangat dengan fokus pada adaptasi program pusat di daerah.
Misirah mengungkapkan poin utama dalam kunjungan kerja Komisi B DPRD Makassar tersebut adalah mengenai perluasan cakupan program Oplah yang selama ini identik dengan wilayah perdesaan atau kabupaten.
“Tujuan mereka ke sini adalah untuk sharing terkait program pemerintah pusat yaitu Oplah atau optimalisasi lahan dalam rangka swasembada pangan,” ujar Misirah saat memberikan keterangan kepada media, Senin (4/5/2026).
Perluasan tersebut menuntut pemerintah kota untuk lebih kreatif dalam mengidentifikasi sisa lahan yang tersedia agar tetap produktif di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman.
Dalam pertemuan tersebut, Misirah bertindak sebagai jembatan informasi untuk memberikan potret makro mengenai kondisi geografis dan potensi lahan di Kota Tepian. Namun, ia tetap menekankan batasan antara fungsi staf ahli dan eksekutif.
“Selaku staf ahli, saya hanya memberikan gambaran umum mengenai kondisi yang ada di Samarinda saat ini, selebihnya itu adalah kewenangan OPD terkait” jelasnya.
Ia menambahkan peran DPRD, khususnya melalui staf ahli dan komisi terkait yakni memastikan regulasi dan dukungan anggaran sejalan dengan visi swasembada pangan pusat, sementara eksekusi di lapangan tetap berada di tangan dinas teknis.
Diskusi tersebut menyentuh realitas terkait kota-kota besar seperti Samarinda memiliki keterbatasan lahan pertanian yang signifikan.
Oleh karena itu, sharing informasi dengan DPRD Makassar dianggap sebagai langkah penting untuk saling mengadopsi strategi terbaik.
“Kita ingin memastikan bahwa meski lahan di kota terbatas, program optimalisasi lahan tetap berjalan demi mendukung kedaulatan pangan nasional,” sebutnya.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat mempererat kerja sama antar-parlemen daerah dalam mengawal kebijakan pangan pada masing-masing wilayah. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
