SAMARINDA – Saat ini di tengah tuntutan adaptasi teknologi digital dalam kurikulum, Kota Samarinda justru didera krisis tenaga pendidik yang mencapai ratusan orang. Hal tersebut menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kota Samarinda dalam koordinasi terbaru bersama mitra kerja terkait.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, memaparkan data penting mengenai kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, kekurangan guru terjadi secara merata dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah pertama.
“Angkanya cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data teknis yang kami terima dari Dinas Pendidikan, kita saat ini kekurangan setidaknya 765 tenaga guru untuk mengisi posisi di tingkat TK, SD, dan SMP di seluruh wilayah Samarinda,” ungkap Ismail Latisi saat ditemui, Rabu (6/5/2026).
Masalah tersebut kian kompleks karena adanya regulasi pemerintah pusat yang memperketat hingga melarang pengangkatan tenaga honorer baru bagi instansi pemerintah.
Untuk menyiasati kebuntuan itu agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu, Ismail mengusulkan optimalisasi skema perekrutan yang sah secara aturan.
“Kita semua tahu ada aturan tegas mengenai larangan pengangkatan honorer atau non-ASN. Namun, pelayanan pendidikan tidak boleh berhenti. Maka dari itu, kami mendorong penggunaan mekanisme Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) sebagai solusi jangka pendek untuk mengisi kekosongan guru-guru tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan skema PJLP diharapkan mampu memberikan kepastian bagi sekolah-sekolah yang saat ini terpaksa merangkap tugas mengajar akibat kurangnya personel.
Selain persoalan kuantitas, Komisi IV DPRD Samarinda menekankan pentingnya peningkatan mutu melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih progresif.
Ismail menyoroti rencana pengenalan materi-materi teknologi mutakhir yang akan menjadi standar baru di sekolah-sekolah Samarinda.
“Ke depan, tantangan siswa kita bukan lagi sekadar menghafal, tapi masuk ke ranah deep learning. Kurikulum kita akan mulai menyentuh aspek Kecerdasan Buatan (AI) dan bahkan materi coding sejak dini,” kata Ismail.
Menurutnya infrastruktur digital dan kompetensi guru harus berjalan beriringan agar visi kurikulum baru ini tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.
“Kita ingin anak-anak Samarinda akrab dengan teknologi masa depan seperti AI. Namun, ini kembali lagi pada kesiapan sumber daya manusianya. Guru-gurunya harus dilatih, dan jumlah gurunya sendiri harus segera dipenuhi agar transformasi ini berjalan maksimal,” sebutnya.(rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
