JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Kedatangannya tersebut dimaksudkan untuk meminta masukan dan pengawasan kepada KPK terkait proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026, khususnya program Sekolah Rakyat.
“Kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026,” kata Saifullah kepada wartawan.
Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan bersih dan tidak tercemar praktik korupsi.
“Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi,” ujarnya.
Menurut Saifullah seluruh proses pengadaan di lingkungan Kemensos dilakukan secara terbuka dan telah dilaporkan kepada lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia mengatakan pengawasan dari berbagai pihak dibutuhkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kemensos dapat berjalan sesuai aturan.
“Nanti kita coba nasihatnya seperti apa akan kita tindak lanjuti,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Saifullah hadir bersama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, sekretaris jenderal, seluruh direktur jenderal, kepala biro, hingga pejabat yang menangani pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, Kemensos menjadi sorotan terkait isu pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ramai dibahas di media sosial. Menanggapi hal itu, Saifullah mengaku telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan pendalaman.
“Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan Kemensos terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Seluruh informasi maupun temuan terkait proses pengadaan akan dicermati dan ditindaklanjuti apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.
Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo
