GELOMBANG efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai memunculkan efek berantai ke daerah. Kabupaten-kabupaten yang selama ini menikmati aliran dana besar dari sektor sumber daya alam kini menghadapi tekanan baru. Dituntut menjaga pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal makin terbatas.
Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), situasi itu mulai dibaca sebagai ancaman sekaligus titik balik. Ketergantungan terhadap batu bara dan sawit yang selama bertahun-tahun menopang ekonomi daerah kini dinilai menyimpan risiko besar. Fluktuasi harga komoditas global membuat fondasi fiskal daerah menjadi rapuh dan mudah terguncang.
Pemerintah Kabupaten Kutim pun mulai bergerak mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Diversifikasi ekonomi menjadi agenda utama, bersamaan dengan upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada transfer pusat maupun sektor ekstraktif.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa perubahan arah pembangunan itu tidak lagi bisa ditunda. Menurutnya, kondisi fiskal nasional saat ini menjadi peringatan bahwa daerah harus mulai membangun kemandirian ekonomi secara serius.
“Daerah harus mulai mencari sumber ekonomi baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan realitas yang kini dihadapi banyak daerah penghasil komoditas di Kalimantan Timur. Selama harga batu bara tinggi, daerah menikmati lonjakan penerimaan dan aktivitas ekonomi tumbuh cepat. Namun ketika harga turun atau kebijakan pusat berubah, kapasitas fiskal daerah ikut tertekan.
Model ekonomi semacam itu dinilai tidak cukup aman untuk menopang pembangunan jangka panjang.
Selama ini, batu bara menjadi mesin utama ekonomi Kutim. Aktivitas pertambangan menciptakan perputaran uang besar, membuka lapangan kerja, sekaligus menjadi penopang berbagai sektor turunan.
Namun dominasi sektor ekstraktif juga memunculkan ketergantungan yang dalam. Struktur ekonomi daerah menjadi terlalu bertumpu pada komoditas yang sangat dipengaruhi kondisi pasar global.
Situasi itu membuat daerah rentan terhadap siklus boom dan bust. Ketika harga komoditas naik, penerimaan daerah ikut meningkat. Sebaliknya, saat pasar melemah, tekanan fiskal langsung terasa.
Karena itu, Pemkab Kutim mulai mengarahkan fokus pembangunan ke sektor non-SDA. Pertanian modern, perikanan, UMKM, perdagangan, hingga industri hilir mulai diposisikan sebagai sumber pertumbuhan baru.
Menurut Ardiansyah, Kutim memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut karena ditopang sumber daya alam yang luas dan pasar yang terus tumbuh.
“Kita punya potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Ini yang terus diperkuat agar ekonomi daerah lebih merata dan tahan terhadap gejolak global,” katanya.
Langkah diversifikasi itu tidak hanya dipandang penting untuk memperkuat PAD, tetapi juga untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif. Berbeda dengan sektor ekstraktif yang cenderung terkonsentrasi, sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan dinilai mampu menyerap tenaga kerja lebih luas hingga ke wilayah pedesaan.
Di tengah menyusutnya ruang fiskal, pemerintah daerah juga mulai fokus membenahi sumber-sumber pendapatan internal. Digitalisasi pajak dan retribusi menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.
Pemerintah ingin menekan potensi kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan transparansi sistem pendapatan daerah.
Langkah tersebut menjadi penting karena banyak daerah kini menghadapi tekanan pembangunan yang semakin kompleks. Kebutuhan infrastruktur terus meningkat, sementara kemampuan fiskal tidak lagi sekuat sebelumnya.
Kutim sendiri masih menghadapi persoalan klasik pembangunan wilayah. Luas daerah yang besar membuat kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan pedalaman dan pesisir masih sangat tinggi.
Di sejumlah wilayah, akses jalan, layanan dasar, hingga konektivitas ekonomi masih menjadi tantangan utama. Kondisi itu membuat biaya pembangunan menjadi mahal dan membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat.
“Kita ingin manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat secara merata, bukan hanya di kawasan perkotaan,” ujar Ardiansyah.
Manfaatkan Peluang dari Efek Ekonomi IKN
Di tengah tekanan tersebut, keberadaan Ibu Kota Nusantara menjadi harapan baru bagi daerah-daerah di Kalimantan Timur, termasuk Kutim.
Pemerintah daerah melihat IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menciptakan peluang investasi, jasa, logistik, hingga pengembangan industri pendukung.
Namun peluang itu juga memunculkan persaingan baru antardaerah. Wilayah yang mampu menyediakan infrastruktur, layanan investasi, dan konektivitas lebih baik diperkirakan akan lebih cepat menikmati dampak ekonomi IKN.
Karena itu, Kutim mulai mempercepat pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan perizinan untuk meningkatkan daya saing daerah.
“Kita harus siap menangkap peluang dari IKN, baik dari sisi investasi, jasa, logistik, maupun pengembangan industri daerah,” katanya.
Meski demikian, transformasi ekonomi tidak dapat dilakukan secara instan. Ketergantungan terhadap batu bara masih sangat besar, sementara pengembangan sektor alternatif membutuhkan waktu, investasi, dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.
Di sisi lain, tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran pusat diperkirakan akan terus menjadi tantangan beberapa tahun ke depan.
Situasi tersebut membuat Kutim kini berada di persimpangan penting: tetap bertahan dengan pola ekonomi lama yang bergantung pada komoditas, atau mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Bagi Kutim, perubahan itu bukan lagi sekadar pilihan pembangunan, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah di tengah perubahan arah kebijakan nasional dan ketidakpastian ekonomi global. (MK)
