TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian serius terhadap potensi penyalahgunaan bantuan sosial di lapangan. Pengawasan distribusi bantuan kini menjadi sorotan agar program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Hal itu ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menyerahkan Bantuan Makanan 2026 untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tenggarong, Rabu (13/5/2026).
Dalam kegiatan itu, Pemkab Kukar menyalurkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bagi kelompok tani serta bantuan untuk veteran.
Aulia mengatakan intervensi bantuan difokuskan kepada kelompok masyarakat rentan yang masuk kategori desil satu hingga desil tiga. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
“Kepada penyandang disabilitas, veteran, dan juga anak terlantar yang masuk dalam desil satu sampai desil tiga. Harapan kita memang intervensi ini kita lakukan agar tidak ada warga masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak bisa makan karena tidak memiliki bahan makanan pokok,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan pola bantuan disesuaikan dengan kondisi penerima. Veteran menerima bantuan tunai, sementara kelompok rentan lain memperoleh bantuan sembako.
Namun di balik penyaluran bantuan tersebut, Aulia mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam pemanfaatan bantuan di tingkat masyarakat. Karena itu, pengawasan dari pemerintah desa dinilai penting agar bantuan tidak salah sasaran.
“Kita berharap bantuan-bantuan ini memang dikonsumsi oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.
Menurut Aulia, kepala desa memiliki posisi penting dalam memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai tujuan pemerintah. Pengawasan di tingkat bawah dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tidak sekadar formalitas penyaluran.
“Maka kita berharap desa dan kepala desa bisa ikut mengawasi penggunaan bantuan ini. Karena kita menginginkan warga masyarakat benar-benar bisa menikmati bantuan yang kita berikan,” tegasnya.
Selain bantuan sosial, Pemkab Kukar memperkuat sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui dukungan terhadap sektor pertanian dengan penyaluran 17 unit Alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian.
Bantuan itu diperoleh melalui advokasi anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Budisatrio Djiwandono.
Aulia menyebut dukungan pemerintah pusat sangat membantu produktivitas petani di Kukar. Sementara pemerintah daerah fokus memperkuat infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi.
“Ini sangat berguna untuk warga petani kita. Kami fokus pada jalan usaha tani dan irigasi, sementara dari pusat membantu peralatan pertaniannya,” ujar Aulia.
Ia menegaskan strategi pengentasan kemiskinan di Kukar tidak hanya bertumpu pada bantuan langsung. Pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan bagi warga usia produktif agar memiliki kemampuan kerja dan usaha mandiri.
Program seperti Kukar Siap Kerja dan Klinik Wirausaha Mandiri disebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.
“Kalau pengentasan kemiskinan itu kakinya cuma dua yaitu charity dan empowerment,” kata Aulia.
“Bagi yang masih bisa bekerja, kita berdayakan melalui program Kukar Siap Kerja dan Klinik Wirausaha Mandiri. Kita berdayakan melalui program pelatihan,” sebut Aulia.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
