PPU – Saat ini di tengah kondisi defisit anggaran daerah, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor memastikan program Kartu Penajam Cerdas (KPC) tetap berjalan dan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten PPU pada tahun 2026.
Ia menegaskan program tersebut merupakan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya para pelajar yang baru memasuki jenjang pendidikan.
Menurutnya keberlanjutan program itu menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih menantang.
“Ini merupakan program yang meringankan adik-adik kita yang sedang bersekolah. Program ini menjadi skala prioritas karena langsung menyentuh masyarakat, terutama anak-anak yang baru masuk sekolah,” ujarnya.
Ia menyampaikan meskipun kondisi fiskal daerah masih mengalami tekanan, pemerintah tetap mengalokasikan bantuan pendidikan tersebut agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat program pemerintah secara langsung.
Ia membuka peluang perluasan bantuan apabila kondisi keuangan daerah membaik di masa mendatang. Saat ini bantuan masih diprioritaskan bagi siswa baru yang memasuki jenjang pendidikan.
“Kalau kondisi fiskal keuangan kita membaik, tentu kita ingin membantu semuanya sesuai kebijakan Pemerintah PPU. Namun sementara ini kita fokus membantu siswa yang baru masuk sekolah,” ungkapnya.
Untuk besaran bantuan, Pemerintah PPU masih mempertahankan nilai bantuan Kartu Penajam Cerdas sebesar sekitar Rp600 ribu per siswa, sama seperti tahun sebelumnya.
Selain memastikan keberlanjutan program, Pemkab PPU juga tengah menyelesaikan pembaruan data penerima bantuan. Sebelumnya, proses penyaluran sempat terkendala karena adanya ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah anak yang tidak tinggal bersama orang tua kandungnya, melainkan bersama keluarga lain seperti paman atau kerabat, sehingga data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka mengalami kendala saat proses verifikasi.
“Nah, dulu kendalanya bukan pada anggaran, tetapi pembaruan data. Banyak anak yang tidak memiliki orang tua dan tinggal dengan pamannya, sehingga data NIK-nya tidak cocok,” jelasnya.
Ia menambahkan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersama pemerintah daerah telah melakukan pembaruan data penerima bantuan, dan proses tersebut kini hampir rampung.
“Bank BPD sudah mulai melakukan pembaruan data kembali dan Insya Allah sekarang sudah beres,” jelasnya.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Yahya Yabo
