SAMARINDA — Program andalan Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kembali berlanjut pada 2026 melalui bantuan Seragam Nasional bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur.
Pemerintah memastikan distribusi bantuan tahun ini akan dilakukan lebih cepat dan lebih tertata dibanding pelaksanaan perdana sebelumnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Rahmat Ramadhan, mengatakan program tersebut kembali menyasar siswa baru tingkat SMA dan SMK sederajat. Sementara untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), bantuan diberikan untuk seluruh jenjang pendidikan.
“Targetnya sekitar 64 ribu penerima, tetapi nanti tetap menyesuaikan data siswa dan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp65 miliar bagi kuota 64 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur. Dari nilai tersebut, estimasi bantuan yang diterima setiap siswa mencapai sekitar Rp1.015.625.
Selain pakaian seragam putih abu-abu, setiap siswa penerima program Gratispol 2026 juga akan mendapatkan perlengkapan sekolah lainnya berupa sepatu sekolah, tas ransel, serta topi seragam.
Rahmat menegaskan kualitas perlengkapan sekolah menjadi perhatian utama pemerintah. Mulai dari bahan kain seragam, sepatu, tas hingga perlengkapan lainnya disebut telah memiliki standar spesifikasi tertentu.
“Jenis kain ada spesifikasinya, mulai dari kerapatan bahan dan kualitas lainnya. Semua sudah diperiksa,” katanya.
Sepatu dan tas yang akan dibagikan pun diklaim memiliki kualitas lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang sempat menjadi perbincangan di media sosial. Pemerintah memastikan seluruh produk yang disalurkan telah melalui proses pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Pelaksanaan tahun ini dinilai lebih siap karena anggaran telah tersedia sejak awal tahun. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih melalui tahap penyesuaian dan pergeseran anggaran.
“Harapannya distribusi bisa lebih cepat selesai karena anggaran sudah tersedia dari awal,” jelasnya.
Pada pelaksanaan sebelumnya, distribusi dilakukan secara bertahap mengikuti kedatangan barang di masing-masing daerah. Pemerintah bahkan tidak mewajibkan siswa membeli seragam sendiri sebelum bantuan diterima.
Akibatnya sempat terlihat sejumlah siswa mengenakan seragam SMP maupun pakaian berbeda saat awal masuk sekolah.
“Kami memang tidak memperbolehkan sekolah mewajibkan siswa membeli seragam dulu. Jadi waktu itu di kelas seragamnya beragam,” ungkapnya.
Meski secara umum mendapat respons positif dari masyarakat, Disdikbud Kaltim mengakui masih ada kendala teknis seperti kesalahan ukuran maupun kekeliruan input data siswa. Namun persoalan tersebut disebut dapat segera diatasi melalui mekanisme penukaran antar sekolah.
Di tengah tantangan kenaikan harga barang dan biaya distribusi akibat melonjaknya harga BBM, pemerintah berharap program Gratispol tetap mampu memberikan bantuan terbaik bagi pelajar di Kalimantan Timur.
“Semoga di tengah harga-harga yang naik ini kita tetap bisa memberikan kualitas terbaik untuk anak-anak,” ungkap Rahmat.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
