Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh pimpinan daerah tingkat kabupaten dan kota se-Kaltim. Dalam acara penyerahan yang dipimpin oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim, Mochammad Suharyanto, sebanyak sepuluh entitas pemerintahan daerah di Kalimantan Timur dianugerahi opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan hasil pemeriksaan visual dan substansial yang mengacu pada kesesuaian standar akuntansi dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Meskipun seluruh daerah berhasil memborong opini WTP, Suharyanto memberikan peringatan tegas agar pemerintah daerah tidak cepat terlena dengan capaian tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional atas kewajaran laporan keuangan, dan bukanlah sebuah jaminan mutlak bahwa suatu daerah seratus persen terbebas dari tindakan pelanggaran hukum maupun potensi kecurangan (fraud) di kemudian hari, mengingat BPK secara akumulatif masih menemukan setidaknya 204 temuan dengan 591 rekomendasi yang wajib segera diselesaikan.
Pembaca Setia Radar Media!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Media?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
👉 https://koran.radarmedia.id
📱 https://digital.radarmedia.id/rm26mei2026/mobile/
