SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menetapkan kebijakan anggaran yang responsif dan berani pada 2026. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan fokus utama jajaran pemerintah daerah adalah menyelesaikan kewajiban pembayaran utang daerah senilai Rp400 miliar yang muncul dari tahun anggaran 2025 lalu.
Demi menyehatkan kembali kondisi fiskal daerah, Pemkot Samarinda mengambil langkah taktis dengan memprioritaskan sebagian besar postur APBD untuk pelunasan utang. Kendati demikian, Andi Harun, menjamin pemangkasan ini tidak akan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat Kota Tepian.
“Fokus kita tahun ini bayar utang. Sudah kita hitung, ada sekitar 80 persen lah untuk bayar utang, 20 persen tetap kan pelayanan publik, pelayanan dasar, dan infrastruktur penting,” ujar Andi Harun, Jumat (29/5/2026).
Ia merincikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dipastikan akan tetap berjalan normal tanpa hambatan operasional yang berarti.
“Pendidikan, kesehatan, tetap harus berlanjut. Targetnya dibayarkan di tahun ini, ya lunas di tahun ini yang Rp400 miliar itu. Kita akan bayarkan tahun ini,” tegas Wali Kota.
Langkah cepat itu diambil agar struktur anggaran pada periode berikutnya tidak lagi terbebani oleh sisa kewajiban masa lalu.
“Kita ambil kebijakan itu supaya APBD 2027 kembali stabil,” katanya.
Menepis spekulasi negatif yang berkembang, Andi Harun secara transparan membeberkan kronologi di balik munculnya angka utang tersebut. Menurutnya defisit saat ini bukanlah akibat dari perencanaan yang ceroboh atau pemborosan, melainkan dampak langsung dari dinamika efisiensi anggaran yang tidak terhindarkan.
“Munculnya utang itu bukan sesuatu yang disengaja. Dalam perjalanan APBD kita ada efisiensi. Dan efisiensi itu akhirnya berdampak karena rencana belanja kita kan sudah disusun dengan rencana penerimaan sebelumnya,” sebut Andi Harun.
Sebagai pemerintah daerah yang tegak lurus dengan arah kebijakan nasional, Pemkot Samarinda harus melakukan penyesuaian demi mendukung program-program strategis Pemerintah Pusat.
“Tapi karena ada efisiensi dan kita loyal, kita harus mendukung program pemerintah, maka kemudian terjadi efisiensi dari APBD yang kita sudah susun sejak awal. Konsekuensinya, karena anggarannya tidak sesuai dengan perencanaan awal karena adanya efisiensi, maka pasti kekurangan itu menjadi utang,” jelasnya.
Andi Harun menambahkan situasi tekanan fiskal seperti ini tidak hanya dialami oleh Samarinda, melainkan merata di berbagai daerah di Indonesia. Andi Harun menyebut indikator pemerintahan yang sehat terlihat dari bagaimana cara eksekutif menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut.
“Hampir semua kabupaten/kota mengalami tekanan pada APBD-nya. Tapi, pemerintahan yang baik itu bukanlah pemerintahan yang tanpa cacat, tapi pemerintahan yang baik itu adalah yang mau mengoreksi kemampuannya untuk menyesuaikan dengan beban pembiayaan yang dia miliki,” kata Andi Harun.
Andi Harun memberikan garansi penuh seluruh proses penyusunan kembali dan penggunaan anggaran ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat, serta bebas dari segala bentuk penyelewengan.
“Yang penting kita laksanakan semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak didasari atas pelanggaran hukum, tidak didasari atas conflict of interest (konflik kepentingan), dan semua kegiatan itu dipergunakan untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi, gitu,” ungkapnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
