BERAU – Perlambatan sektor pertambangan mulai mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Apabila selama ini pertumbuhan ekonomi banyak ditopang industri ekstraktif, kini pemerintah mengarahkan pembangunan agar bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung.
Salah satu strategi yang menjadi fokus utama adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Pemerintah menilai lembaga tersebut memiliki posisi strategis untuk mengelola berbagai potensi kampung sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan perubahan struktur ekonomi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian sektor pertambangan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Ketergantungan terhadap tambang tidak bisa terus dipertahankan. Kita harus beralih pada potensi yang bisa terus tumbuh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya hampir setiap kampung di Berau memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, hingga berbagai produk olahan masyarakat yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Potensi tersebut membutuhkan lembaga ekonomi yang mampu mengelola usaha secara profesional sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan pasar. Dalam konteks itulah BUMK diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar.
“BUMK harus menjadi motor ekonomi di kampung. Dari sanalah kita ingin pertumbuhan ekonomi dimulai,” tegasnya.
Sri menjelaskan penguatan BUMK tidak hanya sebatas pembentukan organisasi atau penyediaan modal usaha. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap BUMK memiliki unit usaha yang produktif, mampu menghasilkan keuntungan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Untuk ke depan, BUMK diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan berbagai komoditas unggulan kampung. Mulai dari penampungan hasil pertanian, pengembangan usaha perikanan, pengelolaan destinasi wisata desa, hingga pemasaran produk-produk UMKM.
Dengan model tersebut, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak lagi keluar dari kampung, melainkan dapat berputar di tingkat lokal dan memberikan dampak lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain memperkuat BUMK, pemerintah daerah mendorong tumbuhnya UMKM dan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari transformasi ekonomi. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja sekaligus menciptakan peluang usaha baru di tengah masyarakat.
Namun demikian, Sri menekankan pengembangan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi memperkuat aspek hilirisasi, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran yang mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
“Produk kita harus punya nilai tambah. Tidak hanya diproduksi, tapi juga dipasarkan dengan baik agar bisa bersaing,” katanya.
Dalam mendukung transformasi tersebut, pemerintah daerah juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor perbankan dan dunia usaha untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha di kampung. Dukungan pembiayaan dianggap menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan usaha masyarakat.
Pada sisi lain, digitalisasi mulai didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi baru. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu membantu pelaku usaha lokal memperluas pasar, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat daya saing produk Berau di tengah persaingan yang semakin ketat.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap gejolak sektor komoditas. Dengan mengandalkan potensi lokal yang tersebar di kampung-kampung, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati lebih merata oleh masyarakat.
“Kalau ekonomi tumbuh dari bawah dan berbasis potensi lokal, maka dampaknya akan lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya. (rm/adv)
Editor: Yahya Yabo
