BERAU – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus diwujudkan melalui berbagai program pendidikan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil.
Salah satu program yang menjadi perhatian serius Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yakni rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) lengkap dengan fasilitas asrama.
Program tersebut dirancang sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terkendala jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan ekonomi.
Namun hingga tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau belum dapat direalisasikan. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan program tersebut belum dapat dijalankan di daerah.
Meski begitu, kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak yang membutuhkan tetap memperoleh kesempatan pendidikan yang layak.
Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Berau, pemerintah daerah memastikan akan mengirim tujuh anak asal Berau untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Samarinda pada tahun ajaran baru mendatang.
Langkah tersebut dipandang sebagai solusi sementara sembari menunggu kesiapan pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pembangunan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya investasi di bidang pendidikan merupakan langkah paling efektif untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di masa depan.
Ia menjelaskan konsep Sekolah Rakyat yang diperjuangkan pemerintah daerah tidak hanya menyediakan layanan pendidikan formal, tetapi dilengkapi dengan fasilitas asrama yang memungkinkan siswa dari wilayah pelosok mendapatkan akses belajar yang setara dengan anak-anak di perkotaan.
“Melalui Sekolah Rakyat, kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yang tinggal di daerah terpencil tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Selain mendorong realisasi Sekolah Rakyat, Pemkab Berau terus mengoptimalkan program pendidikan gratis yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Program tersebut mencakup pembebasan berbagai komponen biaya pendidikan, mulai dari biaya pendaftaran, registrasi sekolah hingga penyediaan buku pelajaran bagi peserta didik.
Menurut Sri Juniarsih, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus mencegah angka putus sekolah.
Tidak hanya fokus pada pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah terus mempercepat perbaikan sarana dan prasarana sekolah di berbagai wilayah. Sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun tidak lagi layak digunakan menjadi prioritas dalam program revitalisasi.
“Perbaikan fasilitas pendidikan terus kami lakukan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman, aman, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran,” katanya.
Pada sisi lain, Pemkab Berau memperluas program beasiswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa. Program tersebut diharapkan mampu membantu keberlanjutan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sekaligus mencetak SDM unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas guru terus didorong guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh sekolah.
Untuk mendukung berbagai program tersebut, Pemkab Berau secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yakni minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan dan berbagai program strategis yang terus dijalankan, pemerintah daerah berharap pemerataan akses pendidikan berkualitas dapat terwujud di seluruh wilayah Kabupaten Berau.
“Pemerintah tetap berupaya menghadirkan solusi agar tidak ada anak Berau yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi maupun akses wilayah,” ungkapnya. (rm/adv)
Editor: Yahya Yabo
