SAMARINDA – Ancaman defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 memaksa pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencari berbagai skema penyelamatan fiskal. Salah satunya melalui efisiensi belanja hingga Rp2 triliun yang kini tengah dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti rapat pembahasan realisasi pendapatan dan pelaksanaan anggaran 2026 bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Senin (15/6/2026).
“Kebetulan tadi ada rapat Banggar. Kita bicara soal bagaimana realisasi pendapatan dan pelaksanaan anggaran 2026. Tadi disampaikan Bu Sekda bahwa kita harus melakukan efisiensi kembali kurang lebih Rp2 triliun,” kata Sarkowi.
Menurut politisi Partai Golkar itu, langkah rasionalisasi anggaran memang menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari di tengah tekanan fiskal daerah. Namun ia mengingatkan agar setiap pergeseran anggaran tetap dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“TAPD sedang menggodok itu. Kita sudah mengingatkan agar dilakukan dengan taat aturan. Kalau ada pergeseran-pergeseran, ikuti Permendagri yang ada,” tegasnya.
Sarkowi menyadari efisiensi tersebut belum tentu mampu menutup seluruh defisit yang dihadapi daerah. Namun setidaknya menjadi langkah awal untuk mengurangi tekanan terhadap APBD.
“Memang mungkin tidak bisa 100 persen menutupi defisit, tetapi paling tidak itu langkah pertama,” ujarnya.
Selain efisiensi, Banggar DPRD Kaltim mendorong Pemprov terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait dana transfer yang hingga kini belum memiliki kepastian.
Menurut Sarkowi, informasi yang diterimanya menunjukkan sebagian dana transfer berpotensi tidak direalisasikan tahun ini. Apabila benar terjadi, kondisi keuangan daerah akan semakin berat.
“Kita tetap harus melakukan lobi ke pemerintah pusat supaya dana transfer itu tetap masuk. Informasinya transfer itu tidak akan direalisasikan tahun ini. Kalau itu terjadi tentu akan makin memberatkan kita,” katanya.
Tidak berhenti di situ, Sarkowi bahkan menawarkan gagasan yang cukup tidak lazim untuk menekan biaya operasional pemerintahan. Ia mengusulkan penerapan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih fleksibel dengan mengurangi hari kerja di kantor.
Menurutnya belanja operasional kantor seperti listrik, bahan bakar, dan penggunaan pendingin ruangan menjadi salah satu komponen yang cukup besar menyedot anggaran daerah.
“Saya tadi menyampaikan kenapa tidak kita coba menerapkan hari kerja tiga hari seminggu. Misalnya Senin, Selasa dan Kamis di kantor. Rabu kerja dari rumah, Jumat bisa lebih fleksibel,” ujarnya.
Usulan tersebut, kata Sarkowi, perlu dihitung secara rinci oleh pemerintah daerah untuk mengetahui besaran potensi penghematan yang dapat diperoleh.
“Saya minta dihitung. Informasinya bisa sampai ratusan miliar rupiah juga penghematannya. Karena kantor-kantor kita itu pengeluaran untuk bahan bakar, AC dan listrik cukup besar,” katanya.
Untuk itu di tengah ketidakpastian dana transfer pusat dan perlambatan penerimaan daerah, berbagai opsi efisiensi kini menjadi perhatian serius DPRD dan Pemprov Kaltim. Bagi Banggar, menjaga keberlanjutan program pembangunan tetap penting, tetapi stabilitas fiskal daerah harus menjadi prioritas utama agar APBD tidak semakin tertekan.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
