SAMARINDA – Kepala Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 58 Samarinda, Rabiatul Adawiyah, menegaskan pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi pembentukan karakter dan perubahan perilaku siswa agar mampu menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Open House SRT 58 Samarinda, Sabtu (20/6/2026) yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, jajaran kepala OPD Pemprov Kaltim, kepala OPD Pemerintah Kota Samarinda, unsur Forkopimda, orang tua siswa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Rabiatul, para siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat dibekali berbagai pengetahuan, keterampilan, serta pembiasaan karakter positif yang diharapkan dapat diterapkan ketika kembali ke lingkungan keluarga.
“Mereka bisa bercerita kepada orang tua tentang apa saja yang mereka lakukan dan apa saja yang sudah mereka dapatkan di sini. Itu menjadi kebanggaan bagi keluarga mereka. Mereka juga bisa berbagi cerita kepada teman-teman di kampungnya ketika pulang,” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap siswa yang kembali ke rumah dibekali buku kegiatan dan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan selama berada di lingkungan keluarga. Salah satu tugas tersebut adalah memberikan edukasi kepada anggota keluarga mengenai berbagai kebiasaan positif yang telah dipelajari selama berada di sekolah.
“Mereka pulang juga kami bekali buku kegiatan. Ada tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Salah satunya memberikan edukasi kepada keluarga sebagai agen perubahan. Mulai dari kebiasaan hidup bersih, pembentukan karakter yang baik, hingga kedisiplinan. Mereka diamanahi untuk menularkan hal-hal baik itu di rumah,” jelasnya.
Rabiatul mengungkapkan masih banyak masyarakat yang penasaran dengan sistem penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat. Ia menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah pada umumnya.
“Yang banyak belum diketahui masyarakat adalah di Sekolah Rakyat tidak ada PPDB atau SPMB. Yang ada adalah penjaringan dan pemadanan data,” katanya.
Menurutnya calon siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang telah terdata secara nasional. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial melalui proses pendataan dan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga.
“Masyarakat yang berhak menerima program ini sudah didata secara nasional. Kemudian Dinas Sosial mendatangi mereka untuk memastikan apakah di dalam keluarga tersebut terdapat anak usia sekolah yang belum sekolah atau berisiko putus sekolah,” ujarnya.
Ia menambahkan proses pendekatan kepada keluarga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Sebab masih terdapat orang tua yang belum menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
“Ada orang tua yang berpikir anaknya lebih baik membantu bekerja daripada bersekolah. Karena itu perlu pendekatan dan pendampingan agar mereka memahami bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bagi anak-anak mereka,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia.
Menurut Sri, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak yang selama ini mengalami keterbatasan akses pendidikan tetap memperoleh kesempatan belajar yang layak.
“Sekolah Rakyat adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program ini,” ujarnya.
Sri menegaskan Sekolah Rakyat dan program Gratispol menjadi bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Menurutnya kedua program tersebut saling melengkapi untuk memastikan anak-anak Kalimantan Timur memperoleh akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak-anak yang membutuhkan sehingga tidak ada lagi generasi muda yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi maupun sosial.
“Kalau Sekolah Rakyat menyiapkan anak-anak sampai jenjang SMA, maka setelah lulus mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui program Gratispol tanpa biaya UKT. Ini menjadi sinergi yang baik antara program pusat dan daerah,” tuturnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
