SAMARINDA – Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur masa khidmat 2025-2030 resmi dikukuhkan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (23/6/2026).
Acara pengukuhan dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, serta Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M. Cholil Nafis.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan MUI dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.
Menurut Rudy Mas’ud, amanah yang diberikan kepada para pengurus MUI bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab besar untuk membimbing umat, menjaga persatuan, serta berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
“Kita bersinergi, Pak Kiai. Pemerintah membangun fisiknya, sementara MUI membangun dan membentuk mental serta akhlaknya agar generasi kita tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkarakter,” ujar Rudy.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan ulama menjadi semakin penting seiring posisi strategis Kalimantan Timur sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya pembangunan infrastruktur dan ekonomi harus berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dan karakter masyarakat.
“Pembangunan tidak akan berdampak maksimal apabila tidak diimbangi dengan kesiapan mental, spiritual, dan intelektual masyarakat,” tegasnya.
Rudy mengatakan Kalimantan Timur saat ini berada pada momentum yang sangat penting karena menjadi pusat perhatian nasional bahkan internasional melalui pembangunan IKN. Karena itu, masyarakat membutuhkan arahan, keteladanan, serta kesejukan dari para ulama dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.
Selain itu, ia mengingatkan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki keberagaman luar biasa, baik dari sisi suku, budaya, agama, maupun latar belakang sosial.
“Keberagaman ini merupakan kekuatan yang harus terus kita rawat. Kami berharap MUI tetap menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan umat, serta membangun kehidupan yang damai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, M. Cholil Nafis, menegaskan pembangunan fisik yang masif di Kalimantan Timur harus diimbangi dengan pembangunan moral dan nilai-nilai keagamaan.
Menurutnya Kalimantan Timur kini menjadi perhatian nasional hingga internasional sehingga membutuhkan penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai agama.
“Sebagian besar penduduk Kalimantan Timur adalah umat Islam. Karena itu kita memiliki tanggung jawab besar menjaga moral, etika, pendidikan, serta nilai-nilai kebaikan untuk bangsa dan negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan MUI merupakan rumah besar umat Islam yang berfungsi menyatukan berbagai potensi keumatan sekaligus menjadi pelayan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, MUI harus menjalin kemitraan yang baik dengan pemerintah tanpa kehilangan fungsi kritisnya.
“Kita tidak berhadap-hadapan dengan pemerintah, tetapi juga tidak menjadi pihak yang selalu membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. MUI adalah mitra yang mendukung sekaligus mengingatkan ketika ada hal yang perlu diperbaiki,” katanya.
Cholil mencontohkan peran MUI saat pandemi Covid-19 melalui penerbitan fatwa dan edukasi kepada masyarakat yang membantu pemerintah menjalankan berbagai kebijakan kesehatan.
Ia menekankan hubungan agama dan negara merupakan dua unsur yang saling menguatkan. Agama menjadi fondasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pemerintah berperan menjaga dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial.
Pada kesempatan itu, ia turut mendorong adanya dukungan yang lebih besar terhadap program dakwah, pendidikan keagamaan, dan penguatan moral masyarakat melalui MUI.
“Kami berharap ada keberpihakan melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai agar peran dakwah dan pembinaan umat dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Rudy Mas’ud kembali menegaskan pemerintah mampu membangun fisik dan infrastruktur, namun pembangunan akhlak membutuhkan peran ulama dan tokoh agama.
“Pemerintah mampu membangun fisiknya, tetapi membangun jiwanya adalah tugas para ulama. Karena itu sinergi antara pemerintah dan MUI menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Rudy memaparkan program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakni Gratispol yang memberikan akses pendidikan gratis mulai jenjang SMA hingga perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan MUI dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang religius, harmonis, maju, dan sejahtera di tengah transformasi besar menuju pusat peradaban baru Indonesia.
Selain itu turut dikukuhkan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalimantan Timur, Farid Wadjdy, serta Ketua Umum MUI Kalimantan Timur, Muhammad Rasyid, bersama jajaran Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI Kaltim masa khidmat 2025–2030.
Rangkaian acara diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada HM Jos Soetomo atas kontribusinya terhadap pengembangan dan kemajuan MUI di Kalimantan Timur.
Selain itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MUI Kalimantan Timur dengan sejumlah mitra strategis yakni Bankaltimtara, Baznas, RSJ Atma Husada Mahakam, PGRI, dan IKIP PGRI. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat program pemberdayaan umat, pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
Acara pengukuhan turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Timur, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta pengurus komisi, badan, dan lembaga di lingkungan MUI Kalimantan Timur.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
