SAMARINDA – Persoalan instalasi kelistrikan di Pasar Pagi Samarinda hingga kini masih menemui jalan buntu. Saat ini, belum ada jaringan listrik yang mengalir langsung ke lapak atau stan para pedagang yang akan menempati pasar tersebut.
Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, mengungkapkan terganggunya fasilitas itu terjadi karena adanya syarat berat yang diajukan oleh pihak PLN kepada pemerintah daerah. Pemkot Samarinda diwajibkan membangun infrastruktur penunjang sendiri dengan biaya yang sangat besar.
“Dari PLN itu mensyaratkan supaya kita harus punya gardu sendiri. Gardu itu sendiri biayanya sekitar 2,7 miliar rupiah. Baru akan disambungkan ke masing-masing tenant,” ungkap Nurrahmani, Selasa (23/6/2026).
Nurrahmani menjelaskan posisi pemerintah daerah saat ini cukup sulit karena adanya benturan regulasi dan perbedaan pandangan dengan PLN terkait metode penyambungan arus listrik ke pasar.
“Diharapkan dari pemerintah kota meminta pembangunannya itu sama dengan listrik rumah biasa yaitu menyambung dari rumah ke rumah. Makanya ini, Pak, jadi sampai saat ini kami ini berada di posisi yang sulit untuk berbicara,” tuturnya.
Melihat kendala tersebut, ia meminta agar DPRD Kota Samarinda bisa turun tangan memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak agar ditemukan keselarasan standar operasional.
“Bisakah saya mohon ke dewan untuk memfasilitasi ini, Pak? Supaya SOP-nya PLN ini mungkin sama dengan apa yang distandarkan oleh pemerintah kota atau pemerintah kota standarnya sama dengan PLN,” tambahnya.
Saat ini di tengah kebuntuan anggaran dari pemerintah, Nurrahmani membawa angin segar dari hasil komunikasinya dengan para pedagang pasar. Mayoritas pedagang menyatakan tidak keberatan jika harus ikut menanggung biaya kelistrikan tersebut secara berkala.
“Kami sudah komunikasi dengan teman-teman di pedagang. Pada intinya, mereka sebagian besar siap untuk mem-backup pendanaan itu. Walaupun misalnya mungkin pemerintah kota mendahulukan tentang 2,7-nya itu, kemudian penyambungan itu di-include-kan dipotong di situ,” jelasnya.
Ia membeberkan skema simulasi pembayaran yang sudah disepakati secara lisan oleh para pedagang demi menyiasati pengadaan trafo.
“Misalnya kalau pembayaran biasa sekitar Rp2 juta, mungkin kalau dengan membangun trafo itu sendiri, itu menjadi Rp3 jutaan lebih misalnya dia bayar. Dia mau gitu loh pedagang,” kata Nurrahmani.
Penyelesaian masalah listrik ini dirasa sangat mendesak. Dinas Perdagangan sendiri sedang dikejar tenggat waktu karena telah melayangkan surat peringatan agar pedagang segera mengisi 1.500 lapak yang masih kosong pada bulan Agustus mendatang.
“Agustus ini kami sudah mencoba menyampaikan surat kepada pedagang bahwa ‘harus kamu tempati, kalau tidak kamu tempati kami ambil, akan kami berikan kepada pedagang lain yang berkomitmen untuk mau berjualan’. Karena jujur, seperti saya sampaikan kemarin, 1.500-an masih banyak kosong-kosong itu,” urainya.
Apabila para pedagang dituntut masuk namun fasilitas listrik belum siap, Pemkot khawatir hal ini akan menjadi masalah baru. Ditambah lagi, proses birokrasi dan pembangunan fisik gardu di PLN memakan waktu berbulan-bulan.
“Kalau pun Rp2,7 (miliar) itu diiyakan, itu prosesnya enggak seketika. Ketika kami ketahui bahwa di PLN itu mereka harus lelang dengan menu dana dan lain-lain, itu sekitar 3 bulanan lebih baru bisa di-deal-kan (disetujui), kemudian belum lagi pembangunannya. Jadi kami harap mohon dibantu ini juga bisa dikomunikasikan,” harap Nurrahmani.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
