SAMARINDA – Aktivitas tidak biasa terjadi di Kompleks DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (23/6/2026) malam. Saat sebagian besar agenda pemerintahan telah usai, sejumlah kendaraan dinas pejabat justru terlihat berdatangan ke Gedung D DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Pertemuan itu berlangsung tertutup dan tidak tercantum dalam agenda resmi yang biasa dibagikan kepada awak media. Sejumlah pejabat penting dari unsur legislatif dan eksekutif tampak hadir dalam rapat yang dimulai sekitar pukul 21.50 WITA dan berakhir menjelang pukul 23.15 WITA.
Pantauan di lokasi, rapat digelar di ruang pimpinan lantai dua Gedung D DPRD Kaltim. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tampak Sekretaris Daerah Sri Wahyuni yang menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmad Muzakkir.
Kehadiran para pengambil keputusan itu memunculkan berbagai spekulasi. Apalagi, rapat berlangsung di tengah pembahasan sejumlah isu strategis daerah, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun saat dikonfirmasi usai rapat, Sekda Kaltim Sri Wahyuni memilih memberikan jawaban singkat. Ia membantah adanya pembahasan khusus terkait temuan BPK.
“Silaturahmi saja,” ujarnya sembari berjalan meninggalkan lokasi.
Ketika kembali ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan evaluasi atau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Sri Wahyuni tetap pada jawabannya.
“Enggak juga. Ya, silaturahmi saja. enggak ada pembahasan BPK. Silaturahmi ngobrol saja. Aman-aman,” katanya.
Keterangan berbeda justru disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Politikus Partai Gerindra itu mengakui adanya pembahasan terkait persiapan agenda pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya pertemuan tersebut dilakukan untuk menyinkronkan kesiapan antara DPRD Kaltim dan TAPD menjelang pembahasan penting yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Rencana ‘kan pertanggungjawaban APBD 2025. Kita menyinkronkan saja. Membantu TAPD untuk persiapan nanti hari Senin,” ujar Ekti.
Meski demikian, Ekti menegaskan tidak ada pembicaraan khusus mengenai temuan maupun rekomendasi BPK dalam pertemuan tersebut.
“Kalau BPK merilis temuannya kan sudah selesai semua di Paripurna. Tidak ada pertemuan lagi terkait itu. Kalau rekomendasi, itu ranahnya TAPD. Kita hanya ingin memastikan Paripurna berjalan lancar dan mereka siap hadir untuk pertanggungjawaban,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan rapat yang digelar tanpa agenda terbuka dan berlangsung hingga larut malam, Ekti menilai hal tersebut merupakan bagian dari koordinasi internal unsur pimpinan sehingga tidak perlu dipublikasikan secara luas.
“Ini kan unsur pimpinan saja. Tidak perlu dijadwalkan ke mana-mana. Cukup untuk pimpinan,” ungkapnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
