SAMARINDA — Komisi II Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan catatan kritis terhadap alokasi anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja mereka. Hal itu terungkap setelah jajaran komisi melakukan serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi efektivitas anggaran program yang menyentuh langsung masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengungkapkan salah satu sorotan tajam mengarah pada porsi anggaran di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda yang dinilai tidak berpihak pada pemberdayaan sektor usaha kecil.
“Kami dari Komisi II ini hearing dengan beberapa OPD terkait supaya apa yang menjadi kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dapat kita akomodirlah, gitu ‘kan. Dan kita memberikan saran-saran kepada OPD terkait. Misalnya nih, OPD Dinas Koperasi dan UMKM. Oh ternyata di situ anggaran untuk UMKM-nya enggak ada. Nah kenapa?” ujar Viktor, Jumat (26/6/2026).
Viktor menekankan dinas terkait seharusnya fokus pada program-program penguatan kapasitas para pelaku usaha daerah, meskipun intervensi modal langsung bukan menjadi ranah mereka.
“Memang OPD itu tidak, tidak bersentuhan langsung terhadap bantuan tunai kan. Karena ada bank, ada perbankan dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah pembinaan-pembinaan. Pembinaan Sumber Daya Manusianya supaya meningkat pengetahuannya tentang apa namanya, ekonomi kerakyatan misalnya, UMKM dan sebagainya itu,” jelasnya.
Tidak hanya sektor UMKM, rapor merah terkait minimnya anggaran dialamatkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda. Viktor mengkritik keras porsi anggaran pariwisata yang dinilai sangat kontras dengan nomenklatur dinas tersebut.
“Kemudian ini, misalnya nih, Disporapar. Ternyata untuk anggaran pariwisatanya sangat minim. Nah sementara kan nama dinasnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Jangan mengatasnamakan pariwisata tetapi pariwisatanya enggak ada anggaran. Nah itu juga kita desak,” tegas Viktor.
Padahal menurutnya pengembangan sektor pariwisata dan penguatan regulasi daerah memiliki dampak langsung pada perputaran roda ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para pelaku UMKM lokal.
“Katanya ‘kan UMKM itu adalah fondasi ekonomi terkuat bangsa Indonesia, tetapi tidak diperkuat, gitu loh. Harusnya diperkuat. Mendorong Perda tentang Pariwisata, Perda tentang Budaya. Nah itu karena ini ‘kan saling berkaitan dengan UMKM nih. Nah UMKM dan pariwisata itu saling berkaitan,” tambahnya.
Kritik dan evaluasi tajam tersebut sengaja dilemparkan sejak jauh hari oleh Komisi II agar pemerintah kota memiliki waktu yang cukup untuk melakukan reformulasi postur anggaran di tahun-tahun mendatang, terutama saat menghadapi dinamika efisiensi anggaran.
“Itu yang kita tekankan dan kita evaluasi untuk 2027 nanti. Sehingga kalau seperti ini, apa namanya, mengalami turbulensi ya anggaran kita ini, efisiensi dan sebagainya, harapan kami UMKM itu mampu menopang ekonomi kita,” tegas Viktor.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
