JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang membelit Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program agar berbagai persoalan yang muncul tidak terus berulang.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pencopotan pimpinan BGN setelah muncul dugaan korupsi lebih bersifat meredam dampak politik ketimbang membenahi persoalan tata kelola.
“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene adalah program legacy utama sang presiden. Namun pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Kamis (6/7/2026).
Menurut JPPI, masalah utama bukan semata berada pada figur yang memimpin BGN, melainkan pada rancangan program yang sejak awal dinilai menyimpan banyak kelemahan. Besarnya anggaran yang dikelola tanpa sistem pengawasan yang kuat disebut membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Selain itu, kasus hukum yang menyeret jajaran BGN dinilai turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” kata Ubaid.
JPPI meminta pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat semata. Organisasi tersebut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap desain MBG, peningkatan transparansi tata kelola anggaran, serta penguatan sistem pencegahan korupsi agar program dapat berjalan lebih akuntabel.
Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo
