SANGATTA – Strategi agresif diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam menjinakkan laju inflasi. Tidak ingin terus-terusan bergantung pada operasi pasar atau intervensi harga yang bersifat temporer, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, kini membidik penguatan pangan dari hulu terdalam yakni pekarangan rumah tangga.
Orang nomor satu di Kutim itu menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat memetakan potensi pangan mandiri warga. Pendataan itu menjadi krusial sebagai fondasi kebijakan berbasis integrated farming (pertanian terpadu) agar Bumi Untung Benua bisa memotong ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Arahan tegas tersebut diberikan Ardiansyah sesaat setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi virtual bersama pemerintah pusat. Berbekal potret makro dari kementerian, Ardiansyah langsung tancap gas meminta dinas teknis merumuskan langkah taktis di lapangan.
“Kita sudah melihat bersama paparan dari kementerian dan instansi terkait. Pekan depan kita akan kumpul lagi untuk membahas progres pasca pendataan ini,” tegas Ardiansyah, Selasa (7/7/2026).
Politikus senior itu mengaku semringah melihat geliat di akar rumput. Kesadaran warga dinilainya mulai tumbuh subur. Banyak komunitas maupun rumah tangga yang secara swadaya menyulap pekarangan rumah mereka menjadi ‘supermarket hidup’. Dalam satu kawasan mini, mereka mengombinasikan budidaya sayuran hijau, peternakan ayam, hingga budidaya ikan.
Bagi Ardiansyah, integrated farming berskala mikro itu punya efek ganda (multiplier effect).
“Ini bukan cuma soal urusan perut atau memenuhi konsumsi dapur keluarga saja. Kalau ditekuni, ini menjadi sumber pundi-pundi rupiah baru yang mendongkrak ekonomi rumah tangga,” imbuhnya.
Namun Ardiansyah menyayangkan belum adanya basis data (database) yang valid mengenai luasan dan sebaran program tersebut. Alasan itulah yang membuatnya langsung ‘mengetuk meja’ tiga instansi penting yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Dipertan). Ketiganya diwajibkan berkolaborasi melakukan inventarisasi total.
“Saya hakul yakin gerakan ini bisa masif. Tapi pemerintah butuh data riil. Hasil inventarisasi ini nanti yang menentukan ke mana arah pembinaan kita, siapa yang berhak menerima stimulus bantuan, dan bagaimana cetak biru pengembangannya ke depan,” urai Ardiansyah.
Peta tantangannya sudah dipetakan. Menurutnya wilayah-wilayah sentra agraris bekas transmigrasi seperti Kecamatan Muara Wahau dan Rantau Pulung relatif aman.
Karakter masyarakat di sana sudah menyatu dengan ekosistem pertanian terpadu. Tantangan terbesarnya justru ada di wilayah urban. Ardiansyah secara khusus menyentil wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Dua kecamatan penyangga ibu kota kabupaten ini dicap paling rawan karena selama ini menjadi konsumen pasif yang sangat bergantung pada pasokan pangan luar daerah.
“Kalau di Wahau atau Rantau Pulung, ini (pertanian terpadu) sudah jadi urat nadi kehidupan mereka. Nah, sekarang PR besar kita adalah bagaimana menduplikasi kultur ini ke Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ini yang harus kita dorong habis-habisan,” katanya.
Untuk memastikan akurasi data di lapangan, OPD terkait diminta tidak bekerja di balik meja. Mereka diwajibkan menggandeng pemerintah kecamatan hingga tingkat RT. Ardiansyah percaya data yang presisi akan melahirkan kebijakan yang presisi pula.
Langkah jemput bola itu mempertegas pergeseran paradigma Pemkab Kutim dalam menakhodai isu inflasi. Alih-alih menjadi ‘pemadam kebakaran’ yang baru sibuk saat harga cabai atau ayam melonjak tajam di pasar, Kutim memilih membangun benteng pertahanan pangan dari pekarangan rumah warga sendiri.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
