NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih perlu kucuran dana segar APBN. Baik untuk pembangunan tahap (batch) 3 tahun 2026-2028 hingga untuk pengelolaan aset terbangun serta beli tanah.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengaku sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan pada 18 Juni 2026. Nilainya lebih kurang Rp2,7 triliun.
“Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun,” terang Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Usulan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan guna mendukung pembangunan batch 3 yang akan berlangsung dengan skema multiyears (tahun jamak) 2026-2028. Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran Rp5,47 triliun. Duit tersebut meliputi belanja pegawai Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Kata Basuki hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen. Angka itu telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual.
Sedangkan realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencapai Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2 persen dari pagu anggaran.
“Pada tanggal 30 Juni 2026, secara akrual dengan memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual, realisasi anggaran Otorita IKN tahun 2026 mencapai 80,2 persen. Sedangkan realisasi SP2D tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 26,2 persen dari pagu DIPA. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Basuki.
Terkait capaian pembangunan IKN sepanjang 2025, dari total DIPA awal Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek di kawasan IKN.
Lanjut Basuki, pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama telah rampung seluruhnya. Sementara itu, pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen. Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama dan batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif,” sebutnya.
Selain mencatat tingginya realisasi belanja, Otorita IKN membukukan peningkatan nilai aset. Hingga 31 Desember 2025, total aset dalam neraca Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.
Basuki menyebut kenaikan tersebut mencerminkan akselerasi pembangunan fisik IKN sepanjang 2025. Di sisi lain, kekayaan bersih Otorita IKN meningkat menjadi Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya peningkatan ekuitas menunjukkan belanja negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN telah terkonversi menjadi aset dan kekayaan negara yang dikelola secara tertib.
Sementara itu, saat di acara simbolis groundbreaking PT Star Bright International Investment di IKN, Basuki menyebut pembangunan oleh investor asing perlahan mulai tancap gas fisiknya.
“Iya, hari ini Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok sudah mulai progres. Nilainya sekitar Rp1,25 triliun. Sebentar lagi yang dari Korea Selatan (Korsel) Rp1,25 triliun,” ucap Basuki.
Investor asal Malaysia, Citadel Group, telah menanamkan investasi sekitar Rp1 triliun di kawasan IKN.
“Citadel itu Rp1 triliun. Jadi ya perlahan-lahan Mereka mulai masuk. PMDN pun juga masuk, Plataran (PT Plataran Boga Rasa) sudah mulai jalan juga. Kalau Plataran ‘kan di depan rumah sakit (RSUP Kemenkes) itu juga sudah mulai membangun. Jadi Insya Allah ke depan ini lebih baik,” jelasnya.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Yahya Yabo
