SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar Hearing bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Senin (20/7/2026). Rapat itu berfokus pada evaluasi capaian program kerja semester pertama tahun 2026 serta proyeksi usulan program dan anggaran untuk tahun 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny, menegaskan alokasi anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus berjalan beriringan dengan visi dan misi kedewanan.
Ia mengkritik adanya beberapa bidang yang masih belum mendapatkan alokasi anggaran secara konkret. Menurutnya apabila program kerja ingin diselaraskan dengan visi-misi pemerintah kota, maka ketersediaan anggaran di setiap bidang adalah hal yang mutlak.
“Harusnya ada anggaran,” tegasnya.
Kondisi tersebut menjadi catatan serius bagi legislatif untuk segera disampaikan kepada pemerintah kota agar penyusunan anggaran ke depan jauh lebih proporsional. Novan mengingatkan agar perencanaan yang sudah disusun secara matang tidak menjadi sia-sia hanya karena kendala finansial.
“Jangan sampai visi-misi ada, arahnya ada, tapi dukungan anggarannya tidak ada,” tambahnya.
Menanggapi anggapan terkait dinas tersebut kekurangan dana secara keseluruhan, Novan meluruskan secara akumulatif anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut tetap tersedia untuk kebutuhan rutin, namun distribusinya di tingkat bidang belum merata. Komisi IV memandang ketimpangan itu dapat menghambat kinerja maksimal kedinasan dalam melayani masyarakat.
“Bagaimana bidang ini mau kerja maksimal kalau dorongan anggarannya itu tidak ada,” katanya.
Terkait realisasi penggunaan anggaran pada tahun berjalan 2026, Novan menyebutkan angka serapan saat ini masih berada di kisaran 40 persen, sebuah angka yang dinilai wajar karena porsi terbesar masih tersedot untuk kebutuhan rutin bulanan pegawai seperti gaji dan tunjangan.
Penyerapan penuh diproyeksikan baru akan terjadi pada akhir tahun, bersamaan dengan rencana rasionalisasi anggaran yang harus disikapi secara efektif demi menjaga mutu pelayanan publik.
“Supaya dalam hal ini pelayanan-pelayanan sama masyarakat ‘kan bisa maksimal,” jelasnya.
Melihat kebutuhan yang ada, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2027 menjadi sekitar Rp12 miliar, naik tipis dari anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp10 miliar sekian. Kenaikan itu dinilai logis karena disesuaikan dengan kebutuhan nyata program kerja.
“Sesuai dengan kebutuhan program ‘kan,” kata Novan.
Lebih lanjut, Komisi IV menyoroti adanya jurang pemisah yang lebar antara anggaran satu bidang dengan bidang lainnya di dinas tersebut. Novan mengungkapkan ada satu bidang yang mendapatkan kucuran dana hingga ratusan juta rupiah karena memiliki program peningkatan literasi, uji publik, serta pelayanan ekstra di luar jam kerja reguler yang mengharuskan adanya biaya lembur.
“Makanya potensi-potensi kompetensi itu penting untuk didukung dalam hal anggaran,” katanya.
Kondisi kontras justru terlihat di bidang-bidang lain yang anggarannya bahkan dinilai sangat minim yakni berada di bawah angka Rp10 juta yang memicu keprihatinan dari pihak legislatif.
Novan menegaskan prinsip pemerataan anggaran berbasis kinerja harus ditegakkan agar seluruh unit kerja dapat berfungsi dengan baik. Ia memperingatkan terkait membiarkan suatu bidang tanpa anggaran sama saja dengan pemborosan karena struktur organisasi menjadi tidak produktif.
“Itu yang kita garis bawahi, catatan penting,” sebutnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
