SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda terus merampungkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Kota Samarinda. Evaluasi sektor pendapatan daerah hingga rencana alokasi belanja menjadi fokus dalam rapat yang digelar internal Banggar.
Ketua Banggar DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan proses pembahasan anggaran saat ini tengah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan.
“Hari ini kita mempelajari masalah pendapatan, kemungkinan besok belanja,” ujar Helmi, Rabu (22/7/2026).
Rapat internal tersebut dimanfaatkan untuk menjaring berbagai masukan dari anggota Banggar sebelum disinkronkan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda. Hal itu ditujukan agar pembahasan APBD mendatang memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah.
“Apa yang diberikan kepada Pemerintah Kota dalam hal APBD nanti masukan yang sifatnya positif dan membangun,” tuturnya.
Meski pembahasan sudah memasuki detail sektor pendapatan, Helmi belum dapat membeberkan nominal anggaran secara rinci. Namun ia memastikan ada sejumlah rekomendasi strategis yang didorong DPRD Kota Samarinda, terutama terkait optimalisasi penerimaan daerah.
“Untuk bicara angka saya kira saya belum bisa kasih dulu angka-angkanya,” tegasnya.
Selain masalah pendapatan, DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian serius pada potensi tekanan fiskal. Belajar dari pengalaman anggaran tahun-tahun sebelumnya yang sempat diwarnai persoalan utang akibat penyesuaian anggaran, Banggar DPRD Samarinda menekankan pentingnya keterbukaan dan kehati-hatian dalam mematok target fiskal.
“Dengan pengalaman tahun sebelumnya jadi ya paling tidak angkanya tidak jauh dari angka yang kemarin,” jelas Helmi.
Ia menegaskan prinsip efisiensi akan terus disiapkan untuk mengantisipasi potensi pemotongan anggaran di tengah jalan. Langkah antisipasi ini dinilai penting agar belanja daerah dapat disesuaikan tanpa mengganggu program-program strategis.
“Kalaupun misalnya ada pemotongan, paling tidak nanti kan kita menyesuaikan saja belanja fiskalnya,” tambahnya.
Dalam hal pengalokasian belanja, Helmi menekankan agar Pemkot Samarinda lebih selektif dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas secara nyata ketimbang program yang kurang mendesak.
“Skala prioritas terutama kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Nah itu,” tegasnya. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
