SAMARINDA – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 diperkirakan hanya mencapai Rp12,1 triliun. Angka tersebut menjadi alarm bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim untuk mulai menyusun strategi menghadapi keterbatasan fiskal tanpa mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pembahasan perdana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2027 masih mengacu pada prognosis yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski demikian, DPRD Kaltim memastikan akan mengoreksi dan menguji setiap asumsi yang disampaikan pemerintah daerah.
“Kita percaya sama prognosis daripada TAPD, tapi dewan juga akan mengoreksi itu,” ujar Ekti saat diwawancarai usai pembahasan KUA APBD 2027, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya penurunan kapasitas fiskal akan berdampak ke seluruh sektor, termasuk anggaran DPRD maupun seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semuanya turun. Anggaran DPR turun, anggaran OPD semua turun. Tahun 2027 kita mulai dengan proses kemandirian,” katanya.
Ekti menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan berhentinya pembangunan. Seluruh program tetap harus disesuaikan dengan dokumen RPJMD yang memuat visi dan misi kepala daerah.
“Semua berproses sesuai RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, tentu kita protes,” tegasnya.
Namun ia mengakui sejumlah program prioritas berpotensi mengalami penyesuaian kuota akibat menyusutnya kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada program unggulan pemerintah, tetapi di seluruh OPD.
“Ya, tentu dengan anggaran yang sedikit, visi misi itu juga akan menyesuaikan. Semua OPD juga berkurang. Tapi ini baru pembahasan pertama, nanti masih ada rapat-rapat berikutnya,” ujarnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Ekti memastikan pembahasan masih akan berlangsung secara mendalam. Seluruh fraksi akan mengkaji setiap komponen anggaran, termasuk sejumlah pos yang dinilai belum memiliki kejelasan.
“Di Banggar semua keterwakilan tujuh fraksi ada. Orang-orang hebat semua. Tentu kita akan membongkar semuanya, termasuk soal Bankeu yang masih belum jelas,” katanya.
Pada sisi lain, DPRD Kaltim belum menghentikan upaya memperjuangkan dana transfer pusat yang dinilai belum sesuai harapan. Ekti meluruskan kabar mengenai batalnya kunjungan DPRD Kaltim ke Komisi XI DPR RI.
Ia menegaskan surat DPRD Kaltim bukan ditolak, melainkan permohonan audiensi dijadwalkan ulang karena padatnya agenda Komisi XI.
“Bukan ditolak. Mereka hanya minta dijadwalkan ulang karena sedang ada agenda lain. Jadi kita masih akan tetap ke sana,” jelas Ekti.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
