SAMARINDA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) memenuhi undangan kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim dalam penguatan stabilitasi harga dan pasokan pangan untuk pengendalian inflasi daerah Kaltim tahun 2023 yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/3/2023).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltim, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim, Bank Indonesia Perwakilan Kaltim hingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi didampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekdaprov Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kaltim Ricky Perdana Gojali hingga deretan perwakilan kepala daerah 10 kabupaten/kota di Kaltim hingga undangan yang hadir salah satunya dari stakeholder PT Pertamina.
Dalam kesempatan itu, Wabup Kutim Kasmidi Bulang berkesempatan mengharapkan dari kegiatan ini lahir kebijakan yang lebih memperhatikan nasib daerah salah satunya keluhan yang dihadapi Kutim berkaitan dengan masalah antrean BBM. Diharapkan perhatian besar dari PT Pertamina.
“Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa ramadan. Saya berharap kepada Pertamina untuk atensi dan perhatiannya terhadap beberapa antrean BBM,” jelasnya.
Kemudian, terkait Kutim dalam menghadapi inflasi menjelang ramadan dan idulfitri, ia mengutarakan Pemkab Kutim selalu fokus terutama dalam menggelar pasar murah. Namun yang menjadi kendala adalah jumlah pasokannya bahan pokok tersebut.
“Tahun lalu di 2022, Kutim menganggarkan anggaran yang besar mencapai Rp 9 miliar namun yang terserap hanya Rp 4 miliar saja. Hal ini dikarenakan karena stok bahannya yang kurang, maka anggaran yang terserap tidak maksimal. Untuk itu kami berharap Pemprov Kaltim dapat membantu terkait ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan menjelang ramadan dan idulfitri tahun ini,” terangnya.
Untuk itu, Pemkab Kutim juga telah mengarahkan Disperindag untuk terus mengawal pasar murah ini. Dan untuk melancarkan kegiatannya, Pemkab Kutim meminta BPKAD Kutim mensupport kegiatan pasar murah.
“Karena pasar murah ini sangat prioritas dalam menghadapi inflasi, jadi setiap ada kegiatan BPKAD segera tanggap dalam pencairan anggaran,” urainya.
Selanjutnya, hingga kini Kutim dalam menghadapi inflasi daerah masih dalam status terkendali. Dilaporkannya ada beberapa kenaikan harga bahan pokok di antaranya cabai rawit dari harga Rp 60.317 per kilogram di bulan Februari bulan keempat naik menjadi Rp 67.857 per kilogram. Sementara untuk cabai besar dari Rp 34.476 per kilogram naik menjadi Rp 41.951 per kilogram.
“Dari kenaikan beberapa bahan pokok, ada juga yang turun. Yaitu bawang merah, dari harga Rp 47.788 per kilogram di bulan Februari minggu keempat, sementara di bulan Maret di minggu pertama turun menjadi Rp 41.476 per kilogram. Untuk bahan pokok yang selebihnya sampai dengan saat ini masih normal,” ulasnya.
Hal lain, dalam menghadapi inflasi, Pemkab Kutim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kutim juga selalu memberikan bantuan bibit budi daya ikan dan mesin ketinting untuk membantu para nelayan. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban nelayan dalam menghadapi inflasi. Juga termasuk untuk para petani di Kutim diberikan bantuan pupuk bersubsidi dalam mengembangkan sektor pertanian untuk meningkatkan hasil produksi.
Nah, yang juga menjadi usulan Kasmidi terkait soal bagaimana dalam forum ini ada intervensi dari kabupaten/kota, bagaimana dalam membangun komitmen seluruh kepala daerah di Kaltim dalam sektor kekuatan pangan.
“Contoh Sulawesi Selatan (Sulsesl) khususnya di Sidrap yang menjadi sentra lumbung beras. Kita bikin juga di Kaltim apalagi menyambut ibu kota nusantara (IKN). Caranya bisa mencari referensi ataupun pendekatan lewat topografi daerah lokal yang cocok di daerah mana dan apa saja yang bisa dibangun. Hal ini bisa disupport Pemprov Kaltim terutama dalam mencari investor dalam membangun daerah,” tegasnya.
Sebelumnya, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan jika rapat High Level Meeting (HLM) TPID ini bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.
“Pesan ini merupakan pesan yang selalu disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam berbagai kesempatan seperti di Balikpapan beberapa hari lalu, agar untuk acara yang melibatkan UMKM seperti konser musik maupun event olahraga, urusannya harus dipermudah. Karena itu akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Kemudian, dalam upaya penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan untuk pengendalian inflasi daerah Kaltim 2023, lanjut Wagub adalah memitigasi dampak kenaikan permintaan pasar menjelang ramadan dan idulfitri, dan ini harus dipahami setiap tahun terjadi seperti itu khususnya menjelang maupun pelaksanaan hari besar keagamaan.
“Langkah antisipatif yang kita dilakukan pada saat ini, untuk memastikan data permintaan dan suplai dari dan luar Kaltim, karena komoditas hortikultura itu sebagian besar didatangkan dari luar Kaltim, dan kerja sama yang dilaksanakan selama ini kiranya dapat terus berjalan, dan ditingkatkan, serta bisa terpantau akan kebutuhan dan kekurangan pasokan kebutuhan,” ujarnya.
Senada, Sekda Kaltim Sri Wahyuni melaporkan ada beberapa strategi yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi yang perlu dilakukan menjelang hari besar keagamaan nasional seperti ramadan dan idulfitri yaitu stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi perhatian bersama di kabupaten dan kota, juga TPID Kaltim.
“Kemudian inspeksi mendadak (sidak) terhadap pasar dan distributor ini tetap akan dilakukan gerakan pangan dan pasar murah di level provinsi dan kabupaten/kota, juga peran perusda yang selama ini belum optimal agar dioptimalkan terkait penyediaan bahan pokok penting dengan harga terjangkau,” harapnya.(Rkt1)
