TANJUNG REDEB – Permasalahan saling klaim lahan antara masyarakat Kutai Timur (Kutim) dengan Kampung Biatan Ilir, Kabupaten Berau masih belum menemui titik terang. Jika tidak terselesaikan, tentu akan menghambat rencana pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena mengungkapkan, masih adanya permasalahan lahan itu memberi dampak kepada dunia pendidikan. Pasalnya, rencana pembangunan sekolah di Kampung Biatan Ilir tidak dapat terealisasi.
“Padahal sudah saya input ke SIPD dengan anggaran kurang lebih Rp 2 miliar. Tetapi tidak dapat dilakukan karena lahan yang akan digunakan diklaim oleh Kutim milik mereka,” tuturnya, Senin (13/3/2023).
Untuk memecahkan permasalahan itu, dibeberkannya, saat berkunjung ke Kemendagri bersama beberapa anggota DPRD Berau, langkah yang diarahkan adalah kepala daerah harus bersinergi dengan Kutim. “Jadi saya harap arah dari Kemendagri itu segera dilakukan, agar tidak ada lagi keresahan masyarakat,” ujarnya.
Lanjutnya, di Kampung Biatan Ilir saat ini banyak terjadi permasalahan. Terlebih ada hak masyarakat yang diambil oleh Kutim. “Jadi ini harus ada kebijakan dari Bupati untuk bertemu dengan Bupati Kutim guna membahas persoalan tapal batas,” tegasnya.
Kendati demikian, Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu berharap, penyelesaian persoalan tapat batas dapat menjadi suatu hal prioritas. Tujuannya agar pembangunan di Kampung Biatan Ilir tidak lagi terkendala permasalahan lahan.
“Apalagi kalau berdampak ke dunia pendidikan, ini sangat tidak diharapkan. Semoga kedepan ada titik terang,” pungkasnya. (dez/adv)
