TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sedang mempersiapkan pemenuhan kebutuhan bus sekolah di Kukar, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar. Pengadaan dirasa sangat perlu, mengingat lokasi geografis Kukar yang unik dan luas.
Disamping memang Pemkab Kukar sedang fokus dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah. Salah satunya angkutan pelajar yang dirasa perlu untuk alat transportasi murid-murid di Kukar. Ini pun dalam rangka Pemkab Kukar, dalam menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak-anak sekolah.
“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Saya yakin ini sangat membantu dan meminimalisir rawannya angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin.
Kebutuhan ini pun kerap disampaikan oleh para orang tua murid kepada Pemkab Kukar. Bahkan langsung disampaikan kepada bupati maupun wabup Kukar. Hal ini pun langsung direalisasikan dalam bentuk uji coba, yang dilakukan di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong. Yakni penyerahan satu unit bus sekolah belum lama ini.
“Kita uji coba dahulu. Dan kami diminta untuk coba lakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan (bus sekolah). Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” ucap Kadishub Kukar, Ahmad Junaidi, saat mendampingi Rendi.
Lebih lanjut, Junaidi mengatakan pada APBD-P Kukar 2023 ini, total ada enam unit bus sekolah lagi yang akan disiapkan. Yang kemudian akan diserahkan kepada beberapa kecamatan yang dirasa perlu untuk dilakukan pengadaannya.
Sekedar diketahui, bus sekolah yang disiapkan oleh Pemkab Kukar memiliki spesifikasi 19 kursi dan 30 kursi. Dimana pengadaannya sudah dilakukan dan sedang dirakit di pabriknya. Diperkirakan akan diserahkan dan beroperasi pada awal Desember 2023 mendatang. Kemudian akan resmi beroperasi pada awal 2024, untuk mengangkut pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Jadi di tahun ini sudah ada satu unit kami anggarkan di murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di perubahan kami adakan enam unit,” lanjutnya.
Pengelolaannya sendiri akan menggunakan sistem swakelola. Dibebankan pada pemerintah kelurahan ataupun desa penerima bantuan. Mulai dari biaya BBM-nya hingga perawatan tahunannya. Dan menyasar para murid yang memang dirasa belum layak untuk menggunakan kendaraan sendiri ketika berangkat menuju sekolah.
“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Dan Insya Allah di tahun 2024 nanti mengikuti arahan kepala daerah akan kita adakan lagi. Kita akan atur konsep dan perkembangannya sesuai dengan keperluan masyarakat,” tutup Junaidi. (adv)
