TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena mendorong Dinas Perikanan (Diskan) untuk berkoordinasi dengan Diskan Kaltim untuk membangun pos penjaga untuk pengawasan penangkapan ikan secara ilegal.
Memang diakuinya Diskan Berau terbentur aturan untuk melakukan pengawasan tersebut. Jadi, perlu melapor ke provinsi atau pusat akan hal tersebut.
“Makanya perlu pos penjaga, agar Pemkab Berau dapat memantau para nelayan tidak melakukan ilegal fishing,” katanya, Rabu (22/11).
Makanya, Darlena berharap, ada peraturan khusus yang bisa berpengaruh besar ke masyarakat. Tidak hanya menjaga darat saja, tapi juga perairan Berau yang memiliki kekayaan SDA.
Menurutnya, dampak dari penangkapan ikan secara ilegal dapat merusak lingkungan dan ekosistem laut, sehingga menunjukkan gejala penurunan kualitas sebagai akibat dari penangkapan ikan yang salah.
“Dari pemerintah daerah sudah rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya untuk mengingatkan masyarakat terkait masalah ini,” jelasnya.
Selain itu, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dapat berdampak pada kerusakan ekosistem bawah laut dan terumbu karang. Yang ujungnya akan mematikan sektor pariwisata.
“Pastinya sangat berdampak bagi sistem kelautan kita. Paling parahnya bisa merugikan, khususnya para nelayan,” terangnya.
“Mari bersama-sama kita menjaga laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan,“ ajaknya. (Adv/Mnz)
Pewarta: Amnil Izza
Editor: Irfan
