TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memperhatikan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
“Karena BPK memiliki peran penting yang sama seperti DPRD dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung” ujarnya.
Tetapi berdasarkan koreksi dari pemerintah pusat, anggota BPK tidak mendapatkan porsi yang sama dengan pemerintah kampung.
Menurut Madri Pani, jika melihat kinerja BPK maka seharusnya pemerintah bisa memberikan perhatian berupa biaya operasional dan jaminan BPJS, seperti pemerintah kampung lainnya.
“Selama ini yang menerima anggaran operasional dan jaminan BPJS hanya pemerintah kampung”, ungkapnya.
Dirinya berharap, Pemkab Berau juga bisa memperjuangkan anggota BPK untuk mendapatkan fasilitas yang sama seperti Pemerintah Kampung.
“Ini akan menjadi evaluasi dan kajian dari Pemkab Berau juga. Jika APBD kita mampu, kenapa tidak. Apalagi kinerja mereka ini juga tidak kalah dengan aparatur kampung lain”, tandasnya. (Adv)
