SANGATTA – Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutai Timur (Kutim) Menggugat memadati halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025). Mereka menyuarakan 13 tuntutan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk protes atas lambannya kinerja birokrasi dan belum terealisasinya sejumlah janji pembangunan.
Aksi dimulai sejak pukul 16.00 WITA dan berlangsung tertib. Massa membawa spanduk dan berorasi di depan kantor bupati, menuntut adanya reformasi nyata dalam tubuh pemerintahan Kutim. Tidak lama, Bupati Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati, Mahyunadi, Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto, dan Kepala Satpol PP Fata Hidayat menemui langsung perwakilan massa di lobi kantor bupati.
Perwakilan aksi, Arsil, menyampaikan 13 tuntutan masyarakat berisi desakan agar pemerintah daerah segera menepati janji-janji pembangunan yang telah disampaikan dalam berbagai kunjungan kerja bupati ke kecamatan dan desa.
“Penuntutan kami sederhana saja. Apa yang sudah dijanjikan bupati, tolong segera direalisasikan. Banyak janji yang sampai hari ini belum juga terlihat hasilnya,” tegas Arsil di hadapan kepala daerah.
Selain itu, massa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah. Mereka menilai sejumlah instansi tidak bekerja efektif dan gagal menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya yang disebut yakni Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Program yang dibutuhkan masyarakat tidak diterbitkan, sementara yang tidak diminta justru banyak keluar. Kinerja perangkat daerah ini perlu dibenahi,” tambahnya dengan nada kesal.
Ia menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.
“Kalau bupati tidak mengaudit dan tidak mengevaluasi seluruh perangkatnya, kami akan memboikot Musrenbang kecamatan di 18 kecamatan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut aspirasi masyarakat bersifat normatif dan akan segera ditindaklanjuti. Ia mengakui adanya keterlambatan sejumlah program akibat turbulensi keuangan dari pemerintah pusat yang berdampak pada penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
“Namun pada dasarnya semua aspirasi bisa terakomodasi. Saya sudah berjanji, tahun depan beberapa di antaranya tetap akan kita gulirkan,” ujar Ardiansyah.
Bupati menyinggung aspirasi masyarakat adat Basap yang meminta pembangunan permukiman khusus.
“Usulan itu sudah disampaikan dan Insya Allah siap kita realisasikan,” katanya.
Terkait sorotan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ardiansyah menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan terhadap kinerja tim tersebut.
“Tidak ada manusia yang sempurna dalam bekerja, pasti ada kekurangan. Itu akan kita evaluasi berdasarkan bukti dan hasil kerja mereka,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa berakhir damai sekitar pukul 18.00 WITA setelah perwakilan massa mendapat tanggapan langsung dari bupati. Pemkab Kutim berkomitmen menindaklanjuti 13 tuntutan masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
