SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menaruh perhatian serius pada kelompok anak-anak rentan yang belum mendapatkan hak pendidikan.
Berdasarkan akumulasi data yang dihimpun secara berkala, tercatat ribuan anak di Kota Tepian masuk dalam kategori putus sekolah di berbagai jenjang.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, M. Novan Syahronny, mengungkapkan terkejut atas jumlah temuan anak-anak rentan tersebut yang dinilai cukup masif di tingkat kota.
“Ditambah lagi juga ‘kan mereka menangani kelompok rentan, dalam hal ini anak-anak yang belum bersekolah. Nah dari data yang dihimpun saja, dari lintas OPD, itu kurang lebih 6.000 loh, saya kaget juga,” ungkap Novan.
Ia memaparkan ribuan anak yang terdata belum atau putus sekolah tersebut tersebar secara merata di semua tingkatan pendidikan dasar hingga menengah.
“6.000 anak. Itu semua tingkatan ya, SD, SMP, SMA,” tambahnya.
Meski demikian, angka 6.000 tersebut baru berupa data mentah yang dihimpun dari laporan administrasi lintas sektoral. Pihak legislatif menyesalkan karena hingga saat ini validasi berkala secara langsung ke lapangan masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal akibat kebijakan pengetatan fiskal daerah.
Novan menegaskan pentingnya validasi data faktual anak putus sekolah agar bantuan dan penanganan bisa tepat sasaran.
“Tapi mereka belum bisa melakukan skrining ulang karena tidak ada anggaran itu tadi. Nah ya kan harus dipastikan,” urai Novan.
Ketua Komisi IV itu menegaskan kembali komitmennya untuk memperjuangkan porsi penganggaran yang rasional bagi OPD terkait agar upaya penanganan terhadap 6.000 anak rentan ini tidak mandek di tengah jalan.
“Makanya kita kan dalam hal ini biar OPD juga bisa bergerak maksimal, ya dukungan anggarannyalah harus bisa diberikan, seperti itu,” katanya.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
