SAMARINDA – Perkebunan rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal ini disampaikan oleh Agiel Suwarno, Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut Agiel, Pemprov Kaltim harus mengembangkan perkebunan rakyat dengan memberikan bantuan yang lebih maksimal. Selama ini, ia menilai bantuan lebih banyak diberikan kepada perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan.
“Jadi minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” ujar Agiel, Rabu (15/11/2023).
Agiel mengatakan, perkebunan rakyat merupakan salah satu sektor yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengaku, ada kendala yang menghambat pengembangan perkebunan rakyat, yaitu status lahan yang masih berada di bawah Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” jelas Agiel.
Untuk itu, Agiel meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim bisa menyelesaikan masalah status lahan tersebut. Ia berharap, OPD bisa cermat dan teliti dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat.
Agiel juga mengapresiasi program bantuan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim melalui APBD untuk sektor perkebunan. Namun, ia meminta agar alokasi anggaran untuk perkebunan rakyat bisa ditingkatkan.
“Saya harap Pemprov Kaltim bisa memberikan bantuan yang lebih besar dan tepat sasaran untuk perkebunan rakyat,” pungkas Agiel. (ADV/RM)
