SAMARINDA — Ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menilai salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut adalah sistem pendidikan nasional yang belum mampu menjawab kebutuhan daerah secara spesifik.
Menurutnya, pendekatan pendidikan di Indonesia masih terlalu berorientasi pada pusat, tanpa mempertimbangkan kondisi dan karakteristik lokal di masing-masing daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Tapi pendidikan kita masih dibuat seragam dari pusat, seakan-akan semua wilayah punya kondisi yang sama,” ujar Agusriansyah, Selasa (22/7/2025).
Politikus Fraksi PKS itu menekankan perlunya perombakan kebijakan pendidikan agar lebih kontekstual dan berpijak pada realitas daerah. Ia mengusulkan agar kurikulum tidak hanya terpaku pada standar nasional, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, kebutuhan dunia kerja, dan potensi ekonomi wilayah.
“Ini bukan cuma soal budaya, tetapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai modal utama membangun SDM yang kompeten dan siap pakai,” tegasnya.
Agusriansyah juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai terlalu dominan dalam menentukan arah pendidikan nasional. Akibatnya, masyarakat daerah hanya menjadi pelaksana program tanpa ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setempat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan SDM unggul di Kaltim membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk merumuskan arah pendidikan yang inklusif dan berdampak langsung terhadap pembangunan wilayah.
“Pendidikan yang kontekstual akan mencetak lulusan yang bukan hanya unggul secara akademik, tapi juga memiliki kepekaan terhadap tantangan dan potensi di sekitarnya. Inilah yang akan memperkuat jati diri sekaligus daya saing daerah,” pungkasnya.
Lebih jauh, Agusriansyah menilai pendidikan berbasis karakteristik lokal dapat menjadi instrumen strategis untuk mengejar pemerataan pembangunan antarwilayah, bukan sekadar alat mobilitas sosial.
