BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah daerah memonitoring langsung terkait minimnya lowongan kerja (lowker) namun tidak sebanding dengan angka para pencari kerja (pencaker) yang dinilai tinggi. Ia pun menyarakankan ke salah satu OPD terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang segera mencari solusi untuk mengatasi hal ini.
Berdasarkan data dari Disnaker Bontang, di periode Januari – Maret 2023, jumlah pencaker mencapai 2.015 orang. Sementara itu, lapangan pekerjaan hanya terbuka untuk 365 orang.
“Kondisi ini mengakibatkan angka pengangguran di Bontang masih tinggi,” jelasnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, ia meminta pemerintah mempertegas payung hukum yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 Terkait Perekrutan Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
“Perdanya kan sudah jelas, 75 persen itu harus tenaga lokal. Tapi kenyataan di lapangan aturannya tidak dipertegas,” terangnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini meminta pemkot melalui dinas terkait, agar memperketat pengawasan secara rutin terhadap seluruh perusahaan. Mendata seluruh jumlah karyawan industri di Bontang untuk mentaati aturan yang ada.
“Pemerintah kurang mendata. Banyak laporan dari aktivis buruh, kalau tenaga luar banyak yang kerja di sini. Bukan main banyaknya itu perusahaan lingkup PT Pupuk Kaltim. Kita ambil contoh kecil aja ya, seperti Samator kemarin itu juga,” tegasnya.
“Disnaker ini harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Didata semua perusahaan yang beroperasi. Kalau perlu setiap bulan jangan sampai lengah,” pungkasnya.(Rm/Adv)
