SAMARINDA – Kebijakan uji coba penghapusan fitur promo oleh aplikator ojek online kembali menuai polemik. Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan aplikator yang dianggap tidak sesuai arahan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang disampaikan, Jumat (11/7/2025), AMKB menyebutkan dalam pertemuan pada Rabu (9/7/2025) di VVIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, telah disepakati bersama Wakil Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Perhubungan, serta perwakilan Gojek dan Grab mengenai fitur promo atau hemat seperti slot dan double order pada layanan pengantaran makanan akan dihapus selama masa uji coba tiga bulan.
Namun, dalam pelaksanaannya AMKB menilai aplikator tidak benar-benar menghapus program tersebut. Sebaliknya, mereka hanya menaikkan Tarif Batas Bawah (TBB) layanan slot dan double order menjadi Rp7.500.
Menurut AMKB, kebijakan ini menyimpang dari keputusan resmi yang sudah dibuat bersama.
“Kami dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu menolak penerapan TBB program slot dan double order senilai Rp7.500, serta mendesak agar seluruh program tersebut dihapus, agar tarif kembali pada ketentuan normal atau reguler,” tegas Ivan Jaya, koordinator AMKB.
Tarif normal di Gojek Rp8.800 dan Grab Rp8.400, yang mereka perjuangan karena dianggap berpihak pada driver.
“Kami minta tarif antar makanan dikembalikan normal seperti ini tanpa perlu ada program-program yang tidak jelas lagi,” tegasnya.
Aliansi turut menyampaikan apresiasi atas langkah dan perhatian Wakil Gubernur Kaltim dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para mitra ojek online.
Namun, mereka menuntut ketegasan dari Pemerintah Provinsi Kaltim agar keputusan penghapusan program benar-benar dijalankan dan tidak dimodifikasi menjadi sekadar penyesuaian tarif.
“Uji coba penghapusan program harus dijalankan sesuai keputusan, bukan disiasati dengan perubahan nominal tarif,” ujar Ivan.
AMKB menilai keberadaan program promo yang mengakibatkan potongan tinggi dan pendapatan yang minim menjadi beban berat bagi para mitra driver di lapangan.
Mereka berharap Pemprov segera mengambil langkah tegas agar aplikator tunduk pada kesepakatan.
Polemik ini menjadi babak lanjutan dari tarik-ulur antara aplikator, mitra pengemudi, dan pemerintah daerah dalam mencari keseimbangan tarif dan kesejahteraan para pekerja digital di sektor transportasi Dalam Jaringan (Daring).
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
